TEMPO.CO , Jakarta: DPRD DKI Jakarta menolak alokasi anggaran pembelian 200 truk sampah yang diajukan pemerintahan Joko Widido-Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2014 ini. Program Jokowi-Ahok ini tumpang tindih dengan alokasi anggaran swastanisasi sampah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengatakan swastanisasi sampah diajukan melalui anggaran multiyears DKI. Ketika ditanya mengenai dua alokasi anggaran yang mirip itu, rupanya pemerintah dianggap tak siap menjawabnya. "Dalam pembahasannya tumpang tindih dan pemerintah tidak bisa menjawab maksimal," kata politikus Partai Gerindra ini, Sabtu, 1 Februari 2014.
Menurut Sanusi, pemerintah DKI Jakarta tak perlu lagi mengangkut sampah. Alasannya, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah menegaskan pengangkutan itu dilakukan oleh swasta. "Jadi buat apa lagi beli truk sampah sendiri? Seharusnya truk itu dibeli oleh perusahaan swasta," kata Sanusi.
Sanusi berdali, DPRD sebenarnya lebih suka sampah DKI dikelola sendiri oleh daerah. Sementara pemerintah tak memberi penjelasan yang memuaskan. DPRD, kata dia, masih menerima laporan dari masyarakat bahwa pengangkutan sampah tetap dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
DPRD terlebih dahulu ingin meluruskan mengenai wewenang penanganan sampah Jakarta agar tak ada alokasi ganda. "Kalau anggaran ganda nanti bisa kena delik korupsi," kata dia.
Pekan ini, Gubernur Jokowi pasrah karena gagal meloloskan anggaran pembelian 200 truk sampah baru. Padahal sebanyak 97 unit truk sampah rusak pada 2013. Idealnya Jakarta memiliki 400 truk sampah. (Baca: Jokowi: Jakarta Kekurangan Truk Sampah)
