Wali Kota Jakarta Barat Tak Ada Saat Jokowi Sidak

Reporter

Senin, 3 Februari 2014 14:46 WIB

jokowi optimis

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah tidak ada di kantornya saat Gubernur Joko Widodo menggelar inspeksi mendadak pada Senin, 3 Februari 2013. Kantor pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat itu pun terlihat sepi saat sidak dilakukan sekitar pukul 08.15 tadi. “Saya dari pagi lagi cek kondisi kali karena kan tadi malam hujan lebat,” kata Fatahillah kepada Tempo, Senin, 3 Februari 2014.

Ketika sidak, Gubernur Joko Widodo mendapati kantor pemerintah itu sepi dari PNS yang harusnya masuk kerja. Dalam kesempatan itu, dia juga sempat mencoba meminta penjelasan tentang mekanisme pembuatan izin mendirikan bangunan. Namun tak terlihat Wali Kota Jakarta Barat mendampingi Gubernur.

Fatahillah mengatakan upayanya itu untuk mencari tahu kondisi lapangan terkini setelah hujan deras tadi malam. Hasilnya, dia masih menemukan genangan di sekitar kawasan Season City, Tambora, karena rembesan dari Kanal Banjir Barat. “Selain itu, Kali Angke, Pesanggrahan, dan Mookervart normal,” katanya.

Fatahillah pun mengetahui bahwa saat melakukan pengecekan kali tersebut Jokowi sedang melakukan sidak ke kantornya. Namun dia memilih untuk tetap berada di lapangan dan menunggu Gubernur melihat kondisi terkini pembangunan Rusun Tambora dan kampung deret di Kali Anyar. Apalagi setelah sidak Jokowi dijadwalkan melihat langsung perkembangan pembangunan Rusun Tambora dan kampung deret di Kali Anyar.

“Hasilnya, Gubernur cukup puas melihat perkembangannya karena sudah tinggal penyelesaian akhir,” kata dia. (Baca: Sidak ke Lenteng Agung, Apa Komentar Jokowi)

Menurut Fatahillah, hasil sidak Gubernur sekaligus memberikan masukan kepada dirinya untuk lebih ketat mengawasi kinerja PNS di Jakarta Barat. Dia diminta Jokowi untuk memperhatikan masalah ketertiban pegawai lantaran masih banyak yang belum masuk kantor saat disidak. Menurut dia, kondisi kantor yang sepi tadi pagi karena sebagian besar PNS baru selesai melakukan apel pagi. “Tapi tentu ketertiban harus diutamakan, jadi nanti PNS yang telat masuk kantor bisa diberi sanksi berupa peringatan pertama,” katanya.

Selain itu, dia menyatakan tugas dari Gubernur adalah mengatasi kekurangan yang terlihat pada sistem teknologi informasi (TI). Fatahillah mengatakan kekurangan sistem TI itu akan segera dibenahi agar pelayanan publik menjadi lebih baik. “Memang kalau TI masih harus terus diperbaiki, jadi PR dari sidak Gubernur tadi soal TI dan SDM-nya,” kata dia.

DIMAS SIREGAR






Berita Terpopuler
Jokowi Datangi Kampung Deret, Seorang Ibu Mengeluh
Eksekutor Feby Lorita Tertangkap di Siantar
Dua Blok Rusun Marunda Terisi Maret Ini
BMKG : Bogor dan Tangerang Potensi Hujan Deras

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

19 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya