TEMPO Interaktif, Jakarta:Dengan adanya pelaporan dari sejumlah tokoh, Selasa (11/3) kemarin, seharusnya Kapolri Jenderal Pol Dai Bachtiar bisa melakukan langkah-langkah strategis berkaitan dengan aksi premanisme di kantor majalah Tempo.Termasuk di dalamnya, memanggil Tommy Winata untuk diminta keterangannya. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Abdul Muti berkaitan dengan aksi premanisme dari sejumlah orang yang mengaku sebagai pengikut Tomy Winata terhadap wartawan dan kantor majalah Tempo, Sabtu (8/3) lalu. Langkah strategis tersebut, pertama, menugaskan kepada stafnya untuk melakukan pelacakan terhadap peristiwa perusakan itu. Sedangkan langkah kedua, memproses siapa saja yang terbukti terlibat. Termasuk di dalamnya, memanggil Tomy Winata untuk dimintai keterangannya. "Polisi kan punya kewenangan untuk itu. Proses-nya memang di pengadilan, tapi perbuatan itu sudah jelas dari bukti formal yang ada, polisi sudah punya alasan," katanya. Mu'ti juga menyinggung pernyataan yang sempat dilontarkan pejabat kepolisian bahwa sebelum ada laporan, mereka belum bertindak. Fakta-fakta kan ada, peliputan dari media massa jelas ada, ujarnya. Secara pribadi, Mu'ti mendukung upaya pihak kepolisian untuk segera menindak para pelaku kekerasan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti formil itu kan sudah bisa menjadi alasan dan delik aduan. Ada dua wartawan yang terluka," katanya. Menurut Mu'ti, dalam kasus Amir Majelis Mujahidin Abu Bakar Ba'asyir, polisi bisa melakukan penangkapan tanpa adanya bukti yang cukup kuat. "Namun, (kasus majalah Tempo) ini sudah ada buktinya, malah menunggu laporan, itu kan set-back, ujarnya. Tindakan kekerasan tersebut, kata Muti, juga menunjukkan bahwa iklim demokrasi dan kekebasan pers di Indonesia belum bisa berkembang sebagaimana diharapkan. Aksi itu juga menunjukkan bahwa aparat keamanan belum bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan. Bagaimanapun juga tindakan kekerasan itu merupakan perbuatan kriminal, kata Muti. Mu'ti menyebutkan bahwa salah satu pilar terpenting demokrasi adalah pers. Kalau kemudian pers tidak mendapat tempat yang proporsional dalam demokrasi, sama saja demokrasi itu mengalami kemunduran, ujarnya. Dia juga menambahkan, Tomy Winata bukan hanya sekali ini saja mendalangi hal-hal seperti itu. "Premanisme itu amat berbahaya di masa depan, katanya. Mu'ti juga mencermati artikel yang dimuat majalah Tempo yang menjadi alasan para pengikut Tomy Winata tersebut. Kalau agak cermat, (tulisan) itu sudah cover both side (seimbang), ujarnya. (Dimas Adityo-Tempo News Room)