Jokowi Tidak Tuding Bogor sebagai Penyebab Banjir

Reporter

Selasa, 4 Februari 2014 21:37 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berkunjung ke pinggir Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Jakarta, (6/11) untuk melihat penyebab banjir diwilayah tersebut. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan pemerintah DKI tidak akan menuding Bogor sebagai penyebab bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor untuk mencegah banjir di Jakarta. Kerja sama itu termasuk penanaman pohon dan normalisasi semua sungai yang berhulu di kawasan Puncak, Bogor.

"Persoalannya sudah jelas, arahnya jelas, solusinya juga sudah jelas, maka mari kita bekerja, " kata Jokowi di sela-sela acara penanaman pohon di Situ Cisaat, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa, 4 Februari 2014.

Ia mengatakan banjir merupakan masalah yang melibatkan kawasan hulu sampai hilir Sungai Ciliwung. "Hulu dari Sungai Ciliwung itu adanya di Puncak, Kabupaten Bogor, makanya kita pilih di sini yang harus ditanami banyak pohon karena merupakan lahan banyak kawasan resapan, " katanya. "Dan ini merupakan bentuk kongkrit dan nyata, dan kita tidak mau salahkan siapa pun, yang penting kita selesaikan masalah yang ada."

Menurut dia, semua pihak sudah mengerti persoalan yang dihadapi dan bagaimana penyelesainnya, jadi tidak diperlukan adanya rencana lagi. "Kita tinggal kerja sama dengan Jabar, Kabupaten Bogor, Perhutani, komunitas, dan Dinas Kehutanan yang akan melanjutkan program penanaman pohon ini," kata Jokowi.

Saat ditanya tentang dampak sosial bagi masyarakat Bogor yang menjadi penunggu vila, Jokowi mengatakan itu sudah dipikirkan oleh Bupati Bogor, Rachmat Yasin. "Kalau itu saya tidak punya pikiran apa pun karena Pak Bupati sudah pikirkan solusinya seperti apa, dan itu juga merupakan kewenangan dari beliau," tegas Jokowi.

Adapun Bupati Bogor mengatakan banjir dan bencana lain yang terjadi memang merupakan akibat kesalahan dalam melakukan pengelolaan alam "Kita juga yang ciptakan dan karena serakah, sehingga malah merusak alam," katanya.(Baca :Dana Hibah Bogor, Jokowi: Untuk Robohkan 800 Vila)


Rachmat mengatakan penanaman pohon di kawasan Puncak ini sudah menjadi bukti nyata Kabupaten Bogor untuk meminimalisasi luapan air yang menerjang Jakarta, "Dengan adanya penanaman pohon ini kan sebagai upaya pencegahan, karena jika tidak ada pohon maka tanah tidak sanggup mewadahi air dan itu meluap ke mana-mana dan Jakarta-lah yang menjadi tujuanya karena menjadi wilayah hilirnya," katanya.

Ia mengatakan Kabupaten Bogor akan melakukan penanaman pohon di lahan seluas 800 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Puncak, Jonggol, Tamansari, dan Babakan Madang, yang menjadi hulu sungai. "Minimal sepuluh ribu pohon yang akan kita tanam," katanya.

Rachmat menambahkan, dalam soal permasalahan pasca-pembongkaran vila, pihaknya sudah memikirkannya. Dia mengatakan penunggu vila akan dikembalikan lagi menjadi petani. "Program pasca-pembongkaran sudah kita pikirkan, dan warga diharapkan akan kembali bercocok tanam dan bertani," katanya.

M SIDIK PERMANA




Berita Terpopuler
Meski Jokowi Sidak, Aparatnya Belum Kapok Juga
Diancam, Pengungsi Kampung Pulo Baru Mau Makan
Terminal Manggarai Direvitalisasi, 6 Lagi Menyusul
Jokowi Tak Bisa Terus-terusan Ngider

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya