Seorang petugas saat melintasi bus TransJakarta gandeng bekas dari Cina di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/12). Pemerintah DKI menambah armada TransJakarta untuk menunjang transportasi masal dan operasi busway di semua koridor. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Gubernur Joko Widodo mengaudit pengadaan bus Transjakarta. Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, audit itu perlu dilakukan karena banyak keanehan dalam pengadaan bus baru tersebut. “Karena masih baru masak sudah banyak yang rusak,” katanya saat dihubungi, Senin, 10 Februari 2014.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli bus-bus Transjakarta baru asal Cina. Program ini merupakan rencana Jokowi menambah armada bus Transjakarta hingga 1.000 unit. Namun, baru saja dibeli, beberapa bus itu rusak dan terdapat karat di sejumlah titik. (Baca: Busway Baru Jokowi dari Cina Barang Bekas?)
Uchok mengatakan kerusakan mesin dan korosi bagi kendaraan yang masih baru sangat tidak masuk akal. Masalah seperti itu disebutnya hanya terjadi pada kendaraan-kendaraan yang sudah berusia tua. Dia pun menduga pengadaan bus Transjakarta itu sangat mungkin terjadi penggelembungan dana.
Dia pun meminta Gubernur Jokowi untuk mengaudit pengadaan bus melalui Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Hasil audit BPKP itu diharapkan bisa mengungkap yang sebenarnya terjadi di balik kerusakan bus baru tersebut. “Harus diaudit dokumennya, termasuk dari lelangnya juga,” kata dia.
Menurut dia, setiap bus yang dibeli memiliki nomor seri kendaraan yang menjadi identitas tunggal. Dari nomor itu bisa dilacak kapan tahun pembuatan kendaraan tersebut. Dia mengatakan bisa saja bus yang baru dibeli itu secara fisik memang baru, tapi mesin yang diusung adalah mesin lama atau mesin bekas. “Kan bisa saja badan bus dipoles biar jadi seperti baru, tapi mesinnya sudah lama,” ujarnya.
Selain BPKP, kata dia, BPK juga dianggap perlu mengaudit anggaran pembelian bus yang bernilai ratusan miliar rupiah tersebut. Audit oleh BPK itu juga bisa mengungkap kemungkinan adanya penggelembungan dana saat pembelian bus tersebut. BPK disebutnya bisa mengaudit anggaran mulai dari perencanaan hingga aspek teknis seperti spesifikasi kendaraan.
“Kalau BPKP kan harus diminta oleh Pemprov DKI, tapi kalau BPK bisa bergerak sendiri kalau memang ada dugaan penyimpangan,” katanya. Uchok pun mendesak Jokowi untuk segera meminta BPKP menggelar audit pengadaan bus Transjakarta itu.
