TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, kekeuh menyebut harga bus Transjakarta ditentukan oleh Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). “Penyusunan dokumen pengadaan dilakukan oleh BPPT meliputi syarat administrasi, teknis, dan harga,” kata Udar melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 15 Februari 2014.
Sebelumnya, sejumlah sumber Tempo yang mengetahui proyek ini menilai harga bus Transjakarta terlampau mahal. Dalam pengadaan bus gandeng misalnya, selisih harga dari pembelian langsung ke produsen bisa mencapai Rp 1 miliar.
"Harga asli bus gandeng Ankai ada pada kisaran US$ 70 ribu sampai US$ 90 ribu per unit," kata seorang pengusaha bus yang tidak mau disebut namanya. Jika kurs Rupiah terhadap Dolar saat ini sekitar Rp 12 ribu maka per unitnya adalah Rp 1,080 miliar, dengan mengambil harga tertinggi.
Padahal, menurut pengusaha tersebut, kurs pembelian bus akan disesuaikan dengan saat kontrak kerjasama diteken. Artinya, tidak terikat dengan pergerakan rupiah.
Sedangkan bus-bus tersebut dibeli dengan harga Rp 3,795 miliar. "Oke jika Dinas berkelit ada pajak dan lain-lain seperti pengapalan, itu tidak sampai Rp 2 miliar besarnya," kata sumber tersebut. Pajak yang dimaksud adalah bea masuk barang berbahan bakar gas sebesar 40 persen.
Pristono membantah ada jajarannya yang bermain. “Sepengetahuan saya, tidak ada yang bermain. Insya Allah kami berusaha berhati-hati dalam pekerjaan ini, kami libatkan instansi lain yang kompeten yaitu BPPT,” kata Pristono.
Lima unit baru Transjakarta jenis bus gandeng dan delapan unit Bus Kota Terintegrasi Busway ditemukan bermasalah. Sejumlah onderdil bus, seperti fanbelt mudah putus, AC sering mati, mesin terlalu panas, aki turbo dan radiator berkarat. Kini pihak Inspektorat masih mengusut pengadaan bus-bus itu.
ATMI PERTIWI
