TEMPO.CO , Jakarta - Direksi PT Adhi Karya meradang lantaran disebut menggelembungkan harga tiang monorel yang berdiri di Jalan Asia Afrika dan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Menurut mereka, harga itu sudah sesuai dengan taksiran yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan.

Direktur Utama PT Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan penunjukkan KJPP independen itu sudah disepakati bersama dengan PT Jakarta Monorail pada 25 Januari 2013. Akhirnya didapatlah nilai Rp 193,6 miliar. "Tetapi pada Maret 2013 akhirnya kami sepakat tiang itu akan dibayar dengan harga Rp 190 miliar," ujar Kiswo dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 21 Februari 2014.(baca: Tiga Masalah Monorel Menurut Jokowi)

Namun, PT Jakarta Monorail mengirim surat pada 30 Oktober 2013. Mereka menyatakan bakal membayar tiang menggunakan angka audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 130 miliar. Angka itu didapat dari nilai proyek sebesar US$ 14,887 juta dolar dikalikan kurs rupiah pada April 2010.

PT Adhi Karya tak mau menerima penawaran itu. Mereka lalu meminta opini dari BPK Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permohonan opini itu diajukan pada 16 Desember 2013. "Sekarang kami masih menunggu keputusan BPKP, tetapi kemudian mereka mengeluarkan rilis. PT JM menuduh kami menggelembungkan harga, itu tidak etis," ujar Kiswo.

Menurut dia, harga yang ditetapkan PT Adhi Karya sudah sesuai dengan berbagai dokumen appraisal nilai tiang monorel. Nilai itu juga sudah termasuk biaya membangun pondasi dan tiang penyangga stasiun. "Memang stasiunnya belum jadi, tetapi pondasinya sudah kami siapkan, biayanya lebih mahal dari pondasi jalur monorel," kata Kiswo.

Menurut Adhi Karya, PT Jakarta Monorail juga mengakui pekerjaan yang sudah dilakukan selama 2005-2007 dalam sertifikat pembayaran atau certificates of interim payment hingga Desember 2007. Ada pekerjaan senilai US$ 14 juta berupa persiapan dan pembongkaran general item, design & engineering, project management, pekerjaan pondasi dan tiang di area lintas, serta pembangunan pondasi dan pilar stasiun.

Kiswo juga tak terima jika Adhi Karya dikatakan iri karena tak lagi mengerjakan monorel versi green line dan blue line. "Buat apa kami iri? Kami kan di sini korban karena sudah membangun tapi sampai sekarang tidak dibayar," katanya.

Kini, meski tak lagi membangun monorel, PT Adhi Karya bersama konsorsium empat BUMN berencana membangun monorel lintas provinsi, yaitu rute Bekasi Timur-Cawang-Kuningan, dan rute Cibubur-Cawang-Kuningan. "Itu yang lebih dibutuhkan karena titik kemacetan itu berasal dari arah Bekasi dan Cibubur," kata dia.

ANGGRITA DESYANI