BPK Periksa Kasus Pengadaan Busway  

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 26 Februari 2014 16:29 WIB

Seorang petugas memperhatikan Bus Transjakarta jurusan Pinang Ranti-Pluit yang ditembak orang tidak dikenal di Polda Metro Jaya, Jakarta, (11/02). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap turun tangan menyelidiki kasus pengadaan bus Transjakarta atas permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit proyek tersebut. "Ada permintaan khusus, jadi lebih mudah, ini akan jadi perhatian BPK," ujar anggota BPK, Ali Masykur Musa, Rabu, 26 Februari 2014.

Dari hasil audit, Ali akan melihat apakah proyek tersebut merugikan negara atau tidak. Menurut dia, tak ada satu hal pun yang luput dari audit kelak, meliputi proses tender maupun penentuan pemenang proyek.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyatakan akan menyerahkan hasil temuan sementara Inspektorat kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diteliti lebih lanjut. "Karena BPK dinilai bisa lebih independen. Kalau Inspektorat kan pengawas internal," ujar Sekretaris Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Meri Ernahani.

Inspektorat dalam pemeriksaan internal menyatakan sudah menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pengadaan pembelian bus Transjakarta baru yang berkarat. Dari hasil investigasi Inspektorat ditemukan adanya dokumen proses tender yang salah. "Temuan kami sementara misalnya pada dokumen yang ada terkait dengan pengadaan tender," ujarnya. (Baca: Bus Berkarat, Ahok Ungkapkan Dua Kejanggalan)

Temuan lembaganya saat menginvestigasi, kata Meri, diketahui setelah pengecekan ke lapangan dan melihat kondisi bus-bus yang disebutkan bermasalah. Setelah itu Inspektorat mengecek dokumen peserta lelang yang terkait dengan bus-bus itu. Dalam pengecekan itu ditemukan beberapa dokumen yang tidak sesuai.

"Kami melihat fisik bus yang rusak, kemudian cek ke dokumen tender, dan memang secara sepintas ada yang tidak sesuai," ujar Meri. Ia menyatakan BPK akan meneliti lebih lanjut temuan itu sehingga pemeriksaan bisa lebih detail. "Untuk dapat memastikannya nanti tunggu hasil audit BPK," ujarnya.

M. ANDI PERDANA

Berita TErpopuler
Saksi Kasus Hercules Sakit di Persidangan
Ada Demo, Bus Tingkat Pariwisata Tak Beroperasi
Ahmad Dhani: Keluarga Korban Tidak Menuntut AQJ
Pemilik Panti Samuel: Pelapor Suka Melawan







Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

42 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

42 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

42 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

42 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

43 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

46 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya