Jakarta Laporkan 970 Gratifikasi ke KPK  

Reporter

Selasa, 4 Maret 2014 15:34 WIB

Abraham Samad (kiri) dan Jokowi.TEMPO/Dhemas Reviyanto, Aditya Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta menjadi provinsi dengan laporan pemberian dan penerimaan gratifikasi terbanyak ketimbang provinsi lain sepanjang 2013. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan Jakarta melaporkan 970 barang gratifikasi sepanjang 2013, termasuk gitar hadiah dari Metallica untuk Gubernur Joko Widodo. (baca: Jokowi-KPK Kerja Sama Antisogok)

"Kami sangat mengapresiasi laporan-laporan itu dan menyampaikan penghargaan melalui piagam ini," kata Abraham saat penyerahan piagam penghargaan dalam Penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2014.

Abraham mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen mencegah budaya gratifikasi melalui lelang jabatan. Ia berujar, banyak orang yang belum mengerti pengertian gratifikasi, sehingga prakteknya dianggap sebagai budaya. "Di Indonesia, uang pelicin dianggap biasa," katanya. (baca: Jokowi Minta KPK Awasi APBD DKI)

Abraham juga memuji program lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, pemberian gratifikasi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan dapat dihilangkan lantaran pejabat hasil lelang jabatan akan terus diawasi kinerjanya oleh atasannya dan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, indeks persepsi korupsi Indonesia 2013 yang stagnan di peringkat ke-31 menandakan ada ketidakberesan pada pelayanan publik. "Lelang jabatan dapat menurunkan angka ini," ujarnya. (baca: Samad Puji Lelang Jabatan Jokowi)

Abraham menjelaskan bahwa banyak pejabat yang belum memahami gratifikasi sebagai bentuk korupsi. Menurut dia, gratifikasi adalah pemberian dan penerimaan uang pelicin guna memuluskan suatu urusan yang memiliki arti sangat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kata dia, pemberian diskon di luar ketentuan juga termasuk gratifikasi. "Saya diberi diskon berlebihan juga termasuk gratifikasi," ujar Abraham. (baca: Ahok: Mafia di DKI Ibarat Jeruk Makan Jeruk)


LINDA HAIRANI




Berita Lainnya:
Keluarga Penyekap di Villa Cibubur Tertutup
Kata Ruhut Soal Istri Penyekap Pegawai Resto
Panti Asuhan Samuel Tunda Gugatan
India Sasaran Bom Tertinggi Ketiga
Penganiayaan Anak, Pemilik Panti Asuhan Samuel Tersangka
Penembak Brimob di Poso Diduga Kelompok Daeng Koro

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya