Udar Pristono di gedung Dinas Perhubungan Jakarta, Jumat 7 Juli 2012.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGuPP) Udar Pristono mengatakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI kesulitan menggunakan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting). Kesulitan yang dialami dinas, biro, dan badan DKI ini menjadi bahasan prioritas di timnya. (Baca: Tim Baru Gubernur Jokowi Belum Miliki Ruang Kerja)
"Sekarang sedang sinkronisasi untuk e-budgeting karena SKPD banyak mengalami kesulitan untuk input," katanya kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2014. Ia menduga kesulitan karena faktor sarana pendukung dan sumber daya manusia. "Dinas-dinas itu belum terbiasa."
Pristono menyebut e-budgeting sebagai perubahan yang drastis. Sebab, komponennya harus rinci. SKPD yang terutama bergulat dengan ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah. "BPKD sedang kerja keras, nih. Input kodenya kan perlu keahlian. SDM-nya kurang," katanya. Hingga kini, kata dia, TGuPP masih mengkaji masalah tersebut.
Sistem penetapan anggaran berbasis elektronik digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014. Dalam membangun sistem e-budgeting ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan jasa konsultan yang membangun sistem ini lebih dulu untuk Surabaya. (Baca: Kata Jokowi Soal Tim Baru Percepatan Pembangunan)
