TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi III DPR yang membidangi hukum dan hak asasi manusia akan mempertanyakan asal dana pembangunan Detasemen 88 Anti Teror Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. "Kemungkinan besar besok Senin (14/2) saat kami mengundang Kepala Polri," ujar Ketua Komisi III Teras Narang saat dihubungi Tempo, Sabtu (12/2).Menurut Teras, beberapa anggota DPR mempunyai data asal dana tersebut. "Katanya ada sumbangan dari pihak ketiga," katanya seraya menolak menyebutkan nama anggota DPR tersebut. Namun, ia mengaku tidak bermasalah dengan sumbangan tersebut sepanjang tidak mengikat.Teras menambahkan, yang diinginkan DPR adalah adanya transparansi. "Apabila memang ada sumbangan dari pihak ketiga, siapa itu," kata dia. Ia mengatakan perlunya dijelaskan dana tersebut diberikan oleh penyumbang karena disuruh atau spontanitas. "Kalau disuruh, kenapa? Kalau spontanitas, ya kita tanya."Ketua Komisi yang berasal dari Fraksi PDIP itu menginginkan agar dari mana pun asal dana pembangunan itu tidak mengganggu kinerja Polda. "Jangan sampai terganggu hanya karena ewuh pakewuh," katanya. Agenda acara Senin (14/2) pukul 09.00 WIB itu, menurut Teras, akan membahas dua hal, yakni penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan polisi dan masalah-masalah aktual. Teras memastikan bahwa Kepala Polri Jendral Polisi Da'i Bachtiar akan hadir, tapi tak bisa memastikan apakah Kepala Polda Irjen Pol Firman Gani juga akan hadir. "Tapi, biasanya kalau ada masalah aktual di DKI, Kepala Polda ikut hadir," kata dia seraya menambahkan bahwa undangannya sendiri ditujukan kepada Kepala Polri.Di akhir wawancara Teras memastikan bahwa soal dana tersebut pasti akan dipertanyakan walaupun Firman Gani tidak hadir. "Tetap (akan ditanyakan)," katanya tegas.Indriani Dyah S