TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah bertemu dengan sejumlah perusahaan yang tertarik pada proyek electronic road pricing (ERP). Di antaranya perusahaan asal Norwegia dan Swedia.
"Minggu depan kami menyurati (perusahaan itu) untuk memasang contohnya (alat ERP)," kata Ahok--panggilan Basuki--di Balai Kota, Selasa, 25 Maret 2014. Dia meminta contoh alat ERP tersebut dipasang di jalur koridor satu. "Dipasang dan dites. Kalau itu bagus, akan dilakukan beauty contest."
Ahok berharap pemasangan alat ERP itu sudah bisa dilakukan pada April 2014. "Kalau dia bisa, April atau Mei sudah mulai dan butuh enam bulan," katanya. Karena itu, alat ini baru bisa beroperasi paling cepat tahun depan setelah dites.
Dalam pemasangan tersebut, menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI sepenuhnya tak mengeluarkan dana. "Mereka yang akan mengeluarkan dana," katanya. "Kami akan lihat berapa bayarnya dan berapa lama."
Menurut Ahok, penerapan sistem ERP ini sebenarnya telah dipersiapkan. "Kami sudah tahu semua koridor mana yang akan dicoba," katanya. Dengan penerapan sistem ERP, kendaraan yang melanggar lalu lintas bisa langsung diketahui. "Otomatis ERP bisa sebagai law enforcement," katanya.
Awalnya pemerintah berencana mulai mengoperasikan sistem pengawasan elektronik itu pada awal 2014. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah Jakarta sebelum menerapkan sistem ERP pada ruas jalan. Peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran), Izul Waroh, mengungkapkan tiga syarat untuk jalan yang akan dipasangi sistem ERP. Pertama, jalan itu harus memiliki dua lajur di setiap arah. Kedua, rata-rata kecepatan kendaraan di jalan tersebut hanya 10 kilometer per jam. Ketiga, sudah ada angkutan massal yang memenuhi standar pelayanan minimal.
"Tetapi Transjakarta sekarang belum memiliki standar pelayanan minimum," ujar Izul di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
