Jokowi Tegur Dinas DKI: Banyak SKPD Belum Bergerak  

Reporter

Kamis, 10 April 2014 13:33 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali memberi wejangan kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah. Kali ini Jokowi menegur SKPD/UKPD agar bisa bekerja lebih cepat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal. Jokowi kecewa karena belum semua SKPD bergerak.

"Sudah tahu semua perda, APBD sudah ditetapkan Maret, lalu ini sudah April. Banyak SKPD belum bergerak apa-apa," katanya saat memberi pengarahan kepada jajaran SKPD di Balai Agung, Kamis, 10 April 2014.

Dia mengingatkan agar dinas pemerintah tidak mengerjakan program mepet dengan akhir tahun. "Jangan kurun waktu pendek, pasti jelek. Kalau sudah kualitasnya masalah, muncul barang jelek jadi masalah, contohnya bus," kata Jokowi. (Baca juga: Soal Korupsi Busway, Jokowi: Yang Lain Ngapain?)

Pekerjaan yang harus dipercepat, kata dia, terutama yang berkaitan dengan fisik dan konstruksi karena membutuhkan waktu panjang. "Dimajukan sekarang, sekarang, sekarang," ujarnya. Sebab, kata Jokowi, pembangunan gedung mesti pada musim kemarau, bukan musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. "Pas hujan, baru gali fondasi. Ini kan terang benderang, sekarang ini. Gedung tingkat empat-lima bulan gimana mau jadi gedung baik? Pasti awut-awutan, ancur-ancuran." (Baca juga: Jokowi Semprot Sejumlah Pejabat DKI Jakarta)

Jokowi menyesalkan lambannnya penerapan program. "Kenapa lagu seperti ini tidak bisa diubah?Berpuluh-puluh tahun. Pas awal APBD ada, langsung mulai. Semakin awal masuk, bekerjanya enak. Administrasi enak, kualitas baik," katanya.

Belum reda kemarahannya, Jokowi kembali menyatakan keheranannya. Ia mempertanyakan budaya kerja menunda-nunda. "Saya enggak tahu kenapa kita punya budaya kerja senangnya dipepet di November. Meski saya tau jawabannya apa," katanya.

Meski Jokowi meminta seluruh dinasnya bekerja cepat, dia mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Terutama dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Saya ingin proteksi bapak-ibu, makanya ngomong-ngomong terus, terutama dinas yang pegang anggaran gede," ujarnya. (Baca: Jokowi Minta KPK Awasi APBD DKI)

Jokowi tak mau kasus bus Transjakarta berulang. "Saya enggak mau lagi dengar yang hadir di sini jadi tersangka, jangan. Kalau masuk wilayah hukum, saya bisa apa? Saya harus ngomong apa adanya, saya ingatkan preventifnya." (Baca: Udar Pristono Diperiksa Kejaksaan, Ahok: Jalani Saja)

ATMI PERTIWI



Berita Lainnya:
Ahok Bertemu ICW Bahas Penyimpangan Kartu Pintar
Pemerintah DKI Larang Parpol Terlibat dalam Kartu Pintar
Ahok Bertemu ICW Bahas Penyimpangan Kartu Pintar

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya