Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menelusuri dinas-dinas di dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang boros anggaran. "Ya ini baru ditelusuri terus di setiap dinas. Kemarin yang di Dinas Pendidikan, kan, sudah. Ya ini yang lain belum," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 22 April 2014.
Dia membantah pemborosan ini terjadi karena perpindahan sistem penganggaran dari manual ke elektronik. "Ndak, ndak, bukan itu." Justru, dia mengeklaim, e-budgeting mencegah pemborosan.
Nantinya, menurut dia, anggaran ini akan diganti di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. "Untuk sesuatu yang bermanfaat riil, konkret, ini di-lock dulu, kluk. Nanti di dinas lain ada yang dikumpulin, kluk. Inilah fungsi e-budgeting," ujar Jokowi.
Jokowi menolak sebutan istilah duplikasi atau dobel anggaran dalam tubuh pemprov. "Siapa yang ngomong dobel angaran? Dobal-dobel apa?" Menurut dia, yang terjadi adalah pemborosan anggaran. "Ya itu anggaran yang menyebabkan kami ini boros ya seperti itu. Barangnya enggak diperlukan, tapi dibeli. Itu yang kami lock. Duplikosa-duplikasi opo?"
Anggaran berlebih baru-baru ini ditemukan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai Rp 700 miliar. Belakangan, kelebihan ditemukan lagi di Dinas Pekerjaan Umum pada sepuluh mata anggaran.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
