Seorang penumpang melihat stiker yang dipasang Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (PERMATA DKI), aktivis mahasiswa melakukan segel dengan stiker yang bertuliskan "Busway Korupsi Ayo Usut Jokowi" di bus TransJakarta yang melintas di Hotel Indonesia, Jakarta (1/4.) Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut pengadaan busway yang merugikan APBD sebesar 1 Triliun dan meminta evaluasi penggunaan APBD DKI Jakarta. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan pemerintah tak akan membayar sisa tagihan pembelian bus Transjakarta asal Cina yang rusak (Baca: Busway Baru Rusak, Ahok Naik Pitam). "Pokoknya kami tak mau bayar," ucap Basuki di Balai Kota, Jumat, 2 Mei 2014.
Jika perusahaan pemenang tender bus Transjakarta itu ngotot tetap meminta bayaran, Ahok--sapaan akrab Basuki--tak segan-segan membawa persoalan ini ke ranah hukum. "Kami punya buktinya. Kami bisa pidanakan mereka," kata dia.
Ahok menduga ada pegawai Dinas Perhubungan yang bermain dalam pengadaan bus Transjakarta tersebut. "Kami curiga ada oknum yang meloloskan perusahaan itu," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu (baca: Kasus Bus Rusak, Dua Pejabat Dishub Jadi Tersangka).
Kendati begitu, ia tak serta-merta memulangkan bus yang rusak tersebut ke negeri asalnya atau ke pemenang tender. Dia mempersilakan perusahaan pemenang tender untuk mengambilnya. "Terserah mereka mau mengambil atau enggak," katanya.
Seperti diketahui, DKI baru membayar 26 persen dari biaya mendatangkan 310 bus Transjakarta buatan Cina. Namun, saat tiba di Jakarta, bus-bus itu banyak yang tidak bisa digunakan karena rusak. Dengan alasan itu, pemerintah tak bersedia melunasi sisa pembayaran.
