TEMPO.CO, Sukabumi - Kepala Polisi Resor Sukabumi Kota Ajun Komisaris Besar Hari Santoso mengatakan sudah menerima laporan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengenai hasil tes kesehatan Andri Sogiri alias Emon, 24 tahun, tersangka pelaku kekerasan seksual sodomi terhadap 89 bocah di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat.
"Dari hasil sementara, tersangka negatif penyakit HIV dan negatif mengalami Infeksi Penyakit Kelamin," kata Hari, Senin, 5 Mei 2014.
"Tes sidifor untuk mengetahui apakah tersangka mengidap penyakit HIV, tapi hasilnya negatif," ujar hari. Meskipun begitu, pihaknya akan melakukan tes kesehatan ulang terhadap Emon. "Karena dirinya saat melakukan sodomi terhadap korbanya tidak menggunakan alat kontrasepsi," ujar dia.
Emon melakukan aksi sodominya terutama di tempat pemandian Lio Santa Citamiang, Kota Sukabumi. Data Kepolisian Resor Sukabumi Kota menunjukkan para korban berasal dari Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, dan Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. (baca: Semua Korban Emon dari Kota Sukabumi)
Wali Kota Sukabumi Muhammad Muraz menetapkan kasus ini dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga semua biaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayahnya akan dibebankan kepada Pemerintah Kota Sukabumi. (baca: Kasus Kekerasan Seksual Emon Ditetapkan Jadi KLB)
"Semua biaya dalam pelaksanaan program ini sepenuhnya dibebankan ke APBD Pemerintah Kota Sukabumi," kata Muraz. Pencairan anggarannya dikuatkan oleh Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 92 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Sukabumi.
"Mulai dari pemeriksaan, pengecekan kesehatan, pendampingan konseling serta rehabilitasi kejiwaan korban semuanya ditanggung oleh Pemkot," kata dia.
Muraz juga meminta kepada pemerintah pusat agar ikut turun tangan dan mencari solusi untuk menangani masalah kekerasan seks di Sukabumi. "Karena korbannya cukup banyak, tim yang terdiri atas Kepolisian, Dinas Kesehatan dan psikolog. Kami mengusahakan trauma korban harus sembuh total meskipun memerlukan waktu yang cukup lama," kata dia.
M SIDIK PERMANA
Berita Terpopuler:
Brunei Terapkan Syariat, Selebritas Dunia Protes
Didakwa Banyak Kasus, Atut Terancam Tua di Bui
Foto Seksi Maria Renata Disorot Media Australia
Jokowi Pilih Cawapres yang Lebih Suka di Kantor
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
15 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
16 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
22 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya