Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi saat menjelaskan wajah APBD DKI Jakarta di warung Daun, Jakarta, Minggu (24/01). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah besar paket pekerjaan dalam anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini terancam tak terlaksana. Hingga batas terakhir, Jumat, 16 Mei 2014, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah baru menerima kelengkapan dokumen dari 2.138 paket mata anggaran yang pekerjaannya mesti melewati tahap lelang terlebih dahulu.
Padahal, seluruhnya ada 7.000 paket pekerjaan yang mesti melewati mekanisme tersebut. "Penerimaan dokumen ULP akan dibuka sampai pukul 00.00 WIB malam ini," kata Kepala ULPD I Gede Dewa Sony kepada wartawan, Jumat, 16 Mei 2014. (Baca: Jakarta Kebut Pekerjaan yang Mesti Dilelang).
Sony menambahkan, di antara dokumen yang sudah masuk tersebut, baru ada 40 paket kegiatan yang sudah siap masuk lelang. Itu sebabnya, masa penerimaan dokumen diperpanjang. "Sebelumnya, batas waktu hingga pukul 15.00 WIB, namun diperpanjang atas perintah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)."
Dari 2.138 dokumen lelang yang diterima, Sony merinci ada 141 paket yang telah dikembalikan untuk dilengkapi dokumennya dan 1.957 paket masih dalam proses. "Itu sudah dikurangi sama yang 40 itu," ujarnya.
Menurut Sony, sejumlah dokumen tersebut akan diproses hingga Senin, 19 Mei 2014, dan rencananya, pada Selasa, 20 Mei 2014, jumlah dokumen tersebut akan dilaporkan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.
Sony menduga masih sedikitnya dokumen yang masuk ULPD karena cukup banyak satuan kerja dan unit kerja yang belum melengkapi dokumen lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dokumen-dokumen pun harus dikembalikan. Kekurangannya antara lain, kata Sony, adalah rincian kerangka acuan kerja, rancangan anggaran biaya, harga perkiraan sementara, dan jenis kontraknya.
