TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan pembahasan perjanjian kerja sama monorel masih berlangsung. Dia menuturkan tidak akan terburu-buru memutuskan meski mulai 1 Juni mendatang akan cuti untuk mengikuti pemilihan presiden.
Menurut Jokowi, kebijakan soal monorel ini bukan pekerjaan rumah yang harus rampung sebelum cuti. "Urusan apa monorel dengan cuti? Soalnya ini masih banyak yang dibahas," kata Jokowi di Jakarta, Senin, 26 Mei 2014.
Dengan demikian, pembahasan akan dilanjutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selaku pelaksana tugas gubernur. Padahal Ahok berulang kali menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun terkait dengan proyek ini saat Jokowi cuti. (Baca: Jadi Plt, Ahok Boleh Tanda Tangani Kontrak Monorel dan Ahok Bantah Politisasi Proyek Monorel)
Jokowi mengatakan PT Jakarta Monorail sudah menyerahkan seluruh persyaratan untuk perjanjian kerja sama. Hanya, bukan berarti langsung disetujui.
Salah satu hal yang perlu dikaji, Jokowi melanjutkan, soal lokasi depo monorel. Selain itu, skema arus keuangan baik dari tiket maupun pengembangan properti.
Konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk proyek monorel, Lukas Hutagalung, mengatakan akan ada pembahasan antara PT Jakarta Monorail dan DKI. "Bappenas akan jadi fasilitator," ujar Lukas.
Menurut dia, pembahasan ini akan dilakukan selama beberapa hari pada awal Juni. Lukas mengatakan Bappenas sudah memberi masukan kepada DKI tentang alasan kenapa proyek ini mesti dikerjakan swasta.
SYAILENDRA
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
1 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
4 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
14 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
14 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
16 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
20 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
21 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
23 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya