Pemekaran Wilayah Tangerang Akan Dilaksanakan 2010

Reporter

Editor

Kamis, 17 Maret 2005 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Bupati Tangerang, Banten, Ismet Iskandar, menyatakan belum akan memberi izin pemekaran wilayang dalam waktu dekat ini. Pemekaran wilayah Tangerang yang diaspirasikan sejumlah kalangan, baru bisa dilaksanakan pada 2010. Alasannya, perlu ada persiapan matang sejak dini dan tidak menyusahkan pemerintah induk, lebih-lebih memicu timbulnya konflik horizontal antarmasyarakat. Penjelasan Ismet ini disampaikan di hadapan DPRD, Kamis (17/3), sehubungan dengan makin santernya pro dan kontra terbentuknya Kota Cipasera. Yaitu sebuah kota yang terlepas dari Kabupaten Tangerang dengan wilayah meliputiCiputat, Cisauk, Pagedangan, Pamulang, Serpong, dan Pondok Aren.Menurut Ismet, pemekaran tidak hanya Cipasera. Memekarkan wilayah Tangerang Selatan menjadi dua bagian yakni Ciputat dan Serpong, kata dia, justru lebih penting. "Tapi itu baru dilakukan tahun 2010 nanti," ujar dia. Ismet menegaskan, dirinya bukan tidak setuju dengan pemekaran wilayah. Syarat pemekaran wilayah, katanya, harus dilihat dari kesiapan semua pihak dan infrastrukturnya. Pemekaran wilayah selatan, Ismet mengaku telah menyiapkan beberapa program. Di antaranya peningkatan status desa menjadi kelurahan, pembangunan infrastruktur, dan pengangkatan pejabat eselon II dan III untuk mengisi pemerintahan sementara jika pemekaran wilayah jadi dilakukan.Penjelasan Bupati Ismet, sekaligus menjawab harapan beberapa kalangan yang selama ini mengharapkan berdirinya Kota Cipasera. Meski terkesan menepis harapan warga yang pro Kota Cipasera, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi tetap akan menggulirkan wacana ini.Joniansyah-Tempo

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya