TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai, tak adanya koordinasi Dapartemen Pekerjaan Umum (DPU), Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan Wali Kota Bekasi menjadi pemicu terhambatnya penyelesaian pembebasan lahan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) Hankam Raya - Cikunir. "Kami sebagai pengawas, sangat menyayangkan siapmereka yang tidak ada koordinasi yang baik. Misalnya,ketika ada kemajuan soal harga, tiba Departemen PUseolah-olah tidak mengetahuinya atau sebaliknya," kataSekretaris Komisi B DPRD Kota Bekasi, Aji Ngumborosaat dihubungi Tempo/i>, Selasa (22/3).Selanjutnya, Komisi A, kata Ngumboro juga meminta Walikota Bekasi segera membuat Surat Keputusan (SK) Walikota baru tentang ketetapan harga tanah yang dilintasi JORR. "Kami juga meminta supaya walikota membuat SK soal harga tanah yang baru setelah SK 14 Juli lalu itu tidak disetujui DPU," kata dia.Dia meminta Walikota Bekasi bersikap tegas denganmenetapkan SK baru. SK baru ini, kata Ngumboro, untukmenetapkan harga lahan di kawasan satu (kawasan tanahyang memiliki sertifikat). "Dengan adanya kepastianitu, lahan yang memiliki sertifikat (zona satu),diganti rugi Rp 1,1 juta," kata dia.Sedangan untuk kawasan (zoning), yang masihbermasalah lainnya, diminta dibicarakan lebih serius dengan mengadakan pertemuan antara DPU, Jasa Marga, Wali Kota atau P2T dan DPRD. "Sebenarnya kita juga meminta SK baru itu, tapi, pertemuan kemarin, Walikota tidakdatang-datang," kata dia.Dewan, kata Ngumboro, sedang mencari waktu bertemu langsung dengan orang yang bisa memutuskan masalah, bukan lagi perwakilan. "Tapi, waktu karena DPU pun tidak datang dan tidak ada walikota, jadi tidak ada kesepakatan," tutur Ngumboro.Ngumboro mengatakan, permasalah utama saat ini adalah penetapan pembayaran menggunakan pembagian kawasan seperti yang diminta DPU. Kemudian Ngumboro juga menjelaskan, bila diadakan pertemuan lagi dengan semua pejabat terkait, dipastikan akan mencapai titik temu.Mengenai SK Walikota baru itu, bila Walikota ragu-ragu, pihak Jasa Marga menunda-nunda lagi pembayarannya, warga bisa mensomasi melalui Gubernur Jawa Barat. Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang jugaKepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah KotaBekasi tidak dapat ditemui dikantornya. Ketikaberulang kali telepon genggamnya dihubungi untukmeminta penjelasan mengenai kemungkinan SK WalikotaBekasi dibuat, tidak ada nada sambung. Siswanto
Berita terkait
Mahasiswa FIA UI Gelar Company Visit ke Jasa Marga Toll Road Command Center
2 hari lalu
PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menerima agenda Company Visit dari para Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, ke Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) untuk belajar sekaligus mengenal proses bisnis dan digitalisasi layanan operasional Jasa Marga
Baca SelengkapnyaTol Tangerang Merak dari Serang Barat - Cilegon Timur Dilebarkan Jadi 3 Lajur, Ditargetkan Selesai Awal 2025
3 hari lalu
Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak pada tahun ini memulai pekerjaan proyek konstruksi penambahan lajur ketiga pada segmen Serang Barat (KM 77+375) sampai dengan Cilegon Timur (KM 87+150).
Baca SelengkapnyaBertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur
4 hari lalu
AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN
4 hari lalu
Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.
Baca SelengkapnyaDisuntik PMN Rp 18,6 Triliun, PT Hutama Karya Lanjutkan Proyek Tol Trans Sumatera
4 hari lalu
PT Hutama Karya (Persero) kembali mendapatkan dana segar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaArsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
5 hari lalu
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Baca Selengkapnya10 Jalan Raya Terpanjang di Dunia, Mencapai 48.000 Kilometer
7 hari lalu
Berikut ini deretan jalan raya terpanjang di dunia, ada yang membentang hingga puluhan ribu kilometer. Adakah di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTol Yogya-Solo Kembali Ditutup Pasca Libur Lebaran, Berapa Total Kendaraan yang Melintas ?
10 hari lalu
Akses keluar yang menjadi favorit pengguna Jalan Tol Yogya-Solo adalah arah Ngawen sebanyak total 40.965 kendaraan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok
10 hari lalu
Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.
Baca SelengkapnyaPUPR Targetkan Tol Palembang - Betung Tuntas di 2025, Basuki: Tambah Tim Percepatan
10 hari lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah melihat langsung progres konstruksi dan pernak-pernik permasalahan di Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Pernah Ditolak, Crazy Rich Surabaya Budi Said Kembali Ajukan Praperadilan di Kasus Emas Antam
19 jam lalu
Top Metro : Pengadilan Bebaskan Rocky Gerung Berbicara di Forum Apa pun, Kejanggalan Kematian Brigadir RA
23 jam lalu
