TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun menyatakan pihaknya tengah mengkaji program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Selama ini ia menganggap penyaluran dana BOP keliru.
"Pencairan BOP langsung ke lembaga atau sekolah. Padahal menurut ketentuan, baiknya disalurkan langsung ke individu (siswa) seperti program Kartu Jakarta Pintar," ujar Lasro kepada Tempo, Kamis, 12 Juni 2014. Kedua program tersebut sama-sama diperuntukkan bagi siswa tidak mampu.
Ia mengatakan hasil kajian bakal rampung pada Agustus. Sebulan kemudian, kebijakan tersebut diimplementasikan. "Apakah kebijakannya BOP digabung dengan KJP atau tidak ini perlu ditelaah dahulu," ujarnya. (baca: KJP Lengkapi Program BOP Siswa Miskin)
Namun, ia melanjutkan, jika digabung dana KJP bakal jumbo. Bisa mencapai Rp 3 triliun. "Nilai tersebut jika semua data penerima KJP dan BOP valid," ucapnya.
Menurut dia, pengkajian BOP dalam rangka penataan ulang seluruh dana bantuan atau hibah sosial. "Kami mengkehendaki pengunaan dana bantuan sosial tepat sasaran dan seminimal mungkin tidak terjadi kerugian, apalagi berurusan dengan hukum," katanya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan imbauan kepada pemerintah DKI untuk mengawasi pencairan dana bantuan sosial, termasuk KJP dan BOP. Komisi tidak ingin bantuan sosial disalahgunakan, apalagi pada tahun politik seperti sekarang.
ERWAN HERMAWAN
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
18 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan
46 hari lalu
Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
54 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaJPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan
56 hari lalu
JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
24 Januari 2024
Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi
16 Januari 2024
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat
16 Januari 2024
Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaUntuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?
17 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca Selengkapnya