Suasana di Stadion Lebak Bulus, Jakarta (9/1). Kemenpora menyatakan pembongkaran Stadion Lebak Bulus untuk pembangunan dipo mass rapid transit (MRT) tidak memerlukan izin pemerintah pusat karena stadion itu merupakan aset milik daerah dan akan dilakukan proses lelang untuk menentukan pelaksana pembongkaran stadion tersebut. TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan depo dan stasiun mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengalami perkembangan berarti. Setelah tertunda beberapa bulan, hari ini, Kamis, 19 Juni 2014, pembongkaran kios-kios di sekitar Terminal Lebak Bulus dimulai.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan pembongkaran itu signifikan untuk perkembangan proyek. "Mulai hari ini kami akan menyiapkan lahan untuk menjadi depo dan stasiun," kata Dono kepada Tempo, hari ini.
Setelah membongkar kios, pihaknya akan merapikan dan memagari area proyek, mengatur lalu lintas, dan memasukkan alat. "Nanti seperti yang sekarang dikerjakan di Bundaran HI," ujar Dono.
Bangunan terminal juga akan segera dibongkar. "Pemenang lelangnya kan sudah ada, jadi kami sudah bisa jalan," kata Dono. (Baca: Begini Konsep Depo MRT Lebak Bulus)
Selama membangun stasiun dan depo MRT, halte Transjakarta di lokasi tersebut tetap akan berfungsi. Hanya, lokasinya kemungkinan akan bergeser.
Pekerjaan itu bisa dilakukan sembari menunggu izin membongkar Stadion Lebak Bulus dan Perumahan Polri. Saat ini area pembangunan di Lebak Bulus masih terganjal izin pembongkaran stadion. (Baca: Penutupan Lebak Bulus Molor, Bagaimana Nasib MRT?)
Alasannya, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum menerbitkan rekomendasi pembongkaran. Kementerian malah melayangkan somasi kedua untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dijawab paling lambat hari ini. (Baca: Ahok Tak Minta Maaf, Kemenpora Kirim Somasi Kedua)
Selain itu, kata Dono, PT MRT sedang menunggu terbitnya izin pembongkaran halte Transjakarta di area proyek MRT di Jalan Sudirman dan Thamrin. Menurut Dono, penghapusan aset pemerintah DKI sudah disetujui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Kami tinggal menunggu surat dari Dinas Perhubungan," katanya. Selama ini halte itu merupakan aset Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang digunakan oleh Unit Pengelola Transjakarta.
