TEMPO Interaktif, Jakarta:Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rohana Manggala menyatakan, sejak bulan Februari 2005 tercatat sekitar 100 ribu keluarga miskin di Jakarta. Padahal, tahun 2004 hanya sekitar 83 ribu keluarga. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 17 ribu keluarga miskin. Meskipun demikian, Rohana mengaku belum mengetahui penyebab lonjakan itu. "Saya enggak tahu penyebabnya," kata Rohana di Jakarta, Selasa (29/3). Dia berjanji akan melakukan kaji ulang angka ini bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, hingga Senin (14/3), menurut Rohana, penduduk miskin di Jakarta telah mencapai 1,7 juta orang. Padahal, berdasarkan data profil penduduk miskin BPS, penduduk miskin Jakarta pada tahun 2003 hanya 294.111 orang, dan pada tahun 2004 hanya 275.525 orang. Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memberikan Rp 54 Milyar untuk subsidi kesehatan keluarga miskin (Gakin). Jumlah ini masih ditambah Rp 19,95 Milyar dana kompensasi BBM dari pusat. Sementara tahun 2005, APBD DKI Jakarta memberikan dana Gakin sebesar Rp 100 Milyar ditambah dana kompensasi BBM Rp 14,9 Milyar.Namun, dana Rp 14,9 Milyar diperkirakan hanya dapat menyentuh sekitar 227 ribu orang miskin saja. Sementara, program Gakin pun hanya dapat menyentuh sekitar 498 ribu orang miskin saja. "Padahal masyarakat miskin DKI hingga saat ini telah mencapai 1,7 juta orang,"kata Rohana. Dana subsidi diperuntukkan bagi orang miskin yang memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) DKI. Bagi penduduk Jakarta yang tidak memiliki KTP DKI harus mempunyai surat keterangan tanda miskin (SKTM) dari pengurus RT/RW setempat. Menurutnya, pemerintah DKI telah menetapkan 77 rumah sakit dan puskesmas sebagai rujukan. Setiap orang miskin akan memperoleh bantuan kesehatan yang berbeda tergantung tingkat kemiskinannya. Menurut Rohana, kelompok orang miskin akan dibagi menjadi empat kategori yakni, yang mendapatkan bantuan kesehatan 100 persen, 75 persen, 50 persen, dan 25 persen."Tahun 2005 pengkajiannya berakhir,"katanya. Ditempat terpisah Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berjanji akan mencabut usulan kenaikan tarif kesehatan yang telah diajukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta. Menurut gubernur, pembatalan permohonan kenaikan itu didasari oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Setelah kenaikan BBM tidak bijak kalau tarif kesehatan dinaikan, "kata Sutiyoso di Jakarta, Selasa (29/3).Dengan peningkatan harga BBM, beban masyarakat Jakarta semakin besar. Dia berjanji, akan segera mengembalikan harga rumah sakit dan puskesmas seperti semula sesuai dengan peraturan daerah (Perda) No. 3/1999 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Perda ini, tarif perawatan kelas IIIA di RSUD sebesar Rp 15.000 per hari, dan Kelas IIIB sebesar Rp 20.000 per hari. Sementara dalam draft Perda retribusi daerah akan disahkan 17 April mendatang, tarif Kelas IIIA naik menjadi Rp 40.000 per hari dan kelas IIIB menjadi Rp 50.000 per hari. Gubernur menjelaskan, kenaikan tarif kesehatan ini akan menunggu pulihnya daya beli masyarakat. Usulan kenaikan tarif itu bukan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), namun untuk mengurangi subsidi kesehatan.Sebelumnya, pemerintah DKI telah mengajukan kenaikan tarif RSUD kepada DPRD. Alasannya, telah terjadi kenaikan harga obat dan peralatan kesehatan. Usulan ini diakomodir dalam draft Perda retribusi daerah yang baru.Ewo Raswa