Sejumlah pengendara motor nekat menaiki jalur trotoar untuk menghindari kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (9/5). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Perekonomian DKI Jakarta Hasan Basri Saleh mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perbaikan pembangunan di Ibu Kota baru dapat dirasakan pada 2025-2030. Pemprov, kata dia, membutuhkan Rp 450 triliun untuk membangun sistem transportasi, pengolahan air limbah, dan pembangunan jalan.
"Targetnya tahun 2030 proyeknya rampung semua," kata Hasan, saat ditemui usai seminar "Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta" di Hotel Pullman, Kamis, 26 Juni 2014.
Hasan menjelaskan salah satu proyek yang sudah mulai berjalan adalah pembangunan MRT yang rancangannya telah dimulai pada 1989. Menurut dia, kelemahan rencana pembangunan di Jakarta adalah minimnya eksekusi. Kebanyakan proyek dibahas dengan sangat mendetail dan komprehensif, tetapi jarang berujung pada tahap groundbreaking.
Hasan optimistis banyak pihak swasta yang akan membantu pengerjaan proyek-proyek tersebut. Sebab, ia meyakini para pengusaha memahami pentingnya perbaikan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai contoh, Hasan menuturkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta yang hanya mencapai 0,32 persen pada triwulan pertama 2014 tak akan bisa menyaingi Shanghai yang mampu mencapai 10-15 persen dan memiliki sistem infrastruktur yang lengkap. "Jakarta, menurut saya, bisa asalkan ada pembangunan," ucapnya.
