TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Utama PT MRT Dono Boestami mengatakan, macetnya rencana pembangunan Stadion Taman BMW, Jakarta Utara, dan belum bisa dibongkaran Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berpengaruh terhadap rencana kerja pembangunan depo MRT di Lebak Bulus.
Pengaruh paling besar, kata Dono, terhadap unsur waktu pengerjaan. Menurut dia, pembangunan MRT bisa saja molor lagi akibat kendala pembangunan Stadion Taman BMW dan pembongkaran Stadion Lebak Bulus itu.
"Oleh karenanya,kami akan koordinasi lagi dengan konsultan-konsultan kami, membahas sejumlah modifikasi terhadap proyek MRT ini," ujar Dono kepada Tempo, Sabtu, 28 Juni 2014. (baca: Dituding Hambat MRT, Roy Suryo Somasi Pemprov DKI)
Akibat status lahan untuk Stadion Taman BMW, Papanggo, Jakarta Utara dianggap bermasalah, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tak kunjung menerbitkan surat rekomendasi pembangunan stadion. Tanpa surat rekomendasi, Stadion Lebak Bulus juga tak bisa dibongkar.
Dono mengatakan, modifikasi rencana kerja yang mungkin dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan titik-titik MRT yang sudah berlangsung, yakni sepanjang Blok M-Bundaran HI. Ia berkata, fokus pembangunan di sana bisa diintensifkan.
Modifikasi, kata Dono, bisa juga dilakukan terhadap jadwal pembangunan. Ia berkata, sejumlah jadwal bisa digeser selama Stadion Lebak Bulus belum bisa dibongkar. "Tapi digesernya akan bagaimana, saya belum ada bayangan. Itu kan masih harus dibahas."
Meski akan melakukan sejumlah modifikasi, Dono menyayangkan belum kelarnya masalah lahan itu. Menurut dia, lebih ideal apabila pihaknya bisa menggarap segala lahan yang ada secara sekaligus.
"Idealnya, sudah harus tersedia. Ini kan sudah molor. Lagipula, kami kan butuh melakukan pengukuran di lokasi dari berbagai titik, dari titik awal ke titik lainnya. Ini masalah teknis," ujarnya.
Dono pun mengaku heran kenapa perkara lahan ini baru dipermasalahkan ketika MRT hendak dibangun. Padahal, ada masa kosong selama dua tahun saat proyek MRT molor.
Ditanyai apakah masalah lahan dan pembongkaran ini berpengaruh ke biaya pembangunan, Dono mengaku belum melakukan penghitungan hingga ke sana. Efek ke biaya biasa baru terlihat di akhir-akhir pembangunan.
"Untuk sekarang, kami fokus dulu ke pembangunan dan percepatannya. Kami juga masih harus berdiskusi dengan ahli-ahli yang lain untuk membahas masalah arsitektur, desain, dan lainnya,"ujar Dono.
ISTMAN MP
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
22 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
58 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca Selengkapnya5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2
18 November 2022
Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca Selengkapnya