Coretan terlihat di dekat pintu masuk garasi kantor perwakilan TVOne Yogyakarta di kompleks perumahan Timoho Regency, Umbulharjo, Yogyakarta, 2 Juli 2014. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sekitar 50 orang dari organisasi massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendatangi kantor TVOne di Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Kamis dinihari, 3 Juli 2014. Kepala Kepolisian Sektor Cakung Komisaris Lilik Heryanto mengatakan kedatangan puluhan massa itu untuk meminta klarifikasi TVOne terkait materi pemberitaan. "Tidak ada pengepungan, hanya datang untuk meminta klarifikasi," kata Lilik kepada Tempo, Kamis, 3 Juli 2014.
Menurut Lilik, kedatangan mereka ke kantor TVOne hanya berlangsung sekitar 90 menit. Sebab, pihak TVOne menerima sebagian dari mereka untuk masuk dan menyampaikan keberatannya. "Kejadiannya dari pukul 00.30 sampai 02.00. Melalui humas TVOne perwakilan dari mereka (massa) diterima masuk dan bertemu di dalam," ujarnya. (Baca juga: Manajemen TVOne Belum Tanggapi Protes PDIP)
Lilik tak mengetahui pembicaraan antara TVOne dengan massa Repdem. "Tidak tahu, pertemuannya dengan pihak TVOne." Seusai pertemuan dengan pihak TVOne, massa Repdem langsung membubarkan diri. "Jam 02.00 itu langsung bubar," kata Lilik.
Kedatangan massa Repdem ini diklaim Lilik berlangsung tertib. Meski begitu, sebanyak 50 anggota Polsek Cakung diturunkan untuk melakukan penjagaan. "Mereka enggak ada yang melakukan perusakan atau pemasangan spanduk," ujarnya.
Sebelumnya, massa Repdem yang datang dengan baju berwarna merah dan putih ini memprotes televisi yang dianggap mencemarkan nama baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Kami di sini meminta pertanggungjawaban TVOne terkait dengan tudingan fitnah komunis," ujar Ketua Repdem Masinton Pasaribu dalam orasinya, Kamis dinihari, 3 Juli 2014. (Baca: Pramono Anung: Banyak 'Ahli Fitnah Wal Jamaah')
Ia menyatakan TVOne harus meminta maaf karena telah memfitnah partai kepala banteng tersebut sebagai partai pengusung kader komunis. "Ini sudah keterlaluan," ujarnya. (Baca:Dituduh PKI, Jokowi: Itu Menghina Nasionalismeku)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
