TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana merombak pegawai negeri sipil jajaran eselon 2 di lingkungan pemerintah DKI. Surat perombakan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.
Beberapa pejabat yang terancam dicopot Ahok di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Endang Widjajanti, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Baso Mappapoleonro, Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Karmayoga, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman, dan semua wali kota kecuali Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang baru dilantik pada Maret 2014.
Dari deretan nama pejabat tadi, Ahok menegaskan yang pasti dan paling cepat dicopot adalah Manggas Rudi Siahaan. "Saya mau kirim surat rekomendasi pemecatannya besok (hari ini) ke Kementerian," kata Ahok di rumahnya, Kompleks Pantai Mutiara, Rabu, 9 Juli 2014. "Kepala Dinas PU list pertama yang akan dipecat. Nomor tersebut tidak berubah dari dulu," ucapnya.
Ahok kemudian membeberkan alasan perombakan ini. Manggas medapat penilaian paling jelek karena kinerjanya dianggap memble. Ahok memberi tenggat kepada Manggas untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur hingga 2015, terutama penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak. "Saya enggak mau lagi pakai. Kami suruh emak-emak saja jadi kepala dinas. Emak-emak kan mengerti uang," kata dia.
Ahok memang pernah menyinggung kinerja Dinas PU yang tak memuaskan. Contohnya, ditemukan transfer ke rekening pribadi sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan program zero hole atau penutupan lubang di jalan yang belum terlaksana.
Manggas mengatakan sudah berupaya maksimal menangani jalan-jalan yang berlubang. Untuk mempercepat beragam proyek, dia menyatakan telah mengirimkan orang untuk BKO (di bawah kendali operasi) di unit layanan pengadaan. "Kami kerja keraslah untuk masyarakat Jakarta," kata dia, Kamis pekan lalu.
Selain itu ada pula Kepala BPKD Endang Widjajanti, misalnya. Menurut Ahok, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan membuktikan kinerja Endang tidak bagus. Anggaran DKI tahun 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. BPK menemukan 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,54 triliun.
