Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan saat menandatangani pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta hari ini, Jumat, 18 Juli 2014, dijadwalkan menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Nanti ada sidang paripurna penyampaian draf RAPBD-Perubahan oleh eksekutif," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi saat dihubungi, Jumat, 18 Juli 2014. (Baca: Rapor APBD DKI Merah, Ahok Bela Jokowi)
Sanusi mengatakan draf RAPBD-Perubahan diserahkan setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selesai oleh anggota Dewan. "Kemarin kami sudah sepakati KUA-PPAS yang diajukan eksekutif," katanya.
KUA-PPAS salah satu tahap sebelum APBD-Perubahan disahkan. Setelah mendapat respons dari KUA-PPAS, pemerintah menyerahkan draf rancangan APBD-Perubahan. Jika draf disetujui, APBD-Perubahan pun disahkan oleh Dewan.
Sanusi mengaku pembahasan KUA-PPAS sempat alot. Terutama soal penyertaan modal pemerintah (PMP) ke beberapa badan usaha milik daerah, seperti PD Sarana Jaya, PT Bank DKI, dan PT Jakarta Propertindo. Beberapa anggota Dewan mempertanyakan pemberian PMP tersebut meski kinerja beberapa BUMD tidak bagus.
Ia menambahkan, Dewan juga menyoroti soal minimnya kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Sisa lebih penggunaan anggaran justru diberikan ke BUMD.
Meski pembahasannya cukup alot, KUA-PPAS akhirnya disetujui oleh Dewan setelah mendapatkan penjelasan dari Komisi Keuangan dan Badan. Namun begitu, tahapan pembahasan APBD-Perubahan masih panjang. Draf yang diserahkan eksekutif akan dibahas di Sub-Badan Anggaran lalu ditelaah oleh Badan Anggaran. Setelah itu baru draf dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi APBD-Perubahan.
Total anggaran pada APBD-Perubahan 2014 mencapai Rp 72,905 triliun, atau ada sekitar Rp 905 miliar anggaran tambahan. Rinciannya, Rp 575 miliar dari kelebihan sisa audit Badan Pemeriksa Keuangan, keuntungan Badan Layanan Umum Daerah Rp 196 miliar, dan anggaran dari pusat untuk sertifikasi guru sebesar Rp 128 miliar.
