22 Juli, Pengamanan Kantor Jokowi-Ahok Ditambah

Reporter

Selasa, 22 Juli 2014 06:03 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) berbincang sebelum melakukan blusukan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/2). Jokowi mengajak Ahok ikut blusukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta untuk pengecekan, kontrol dan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan ibu kota. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO , Jakarta: Ada yang berbeda dari sistem pengamanan di Balai Kota. Kini semua pintu detektor logam di semua gedung difungsikan dan pegawai maupun tamu yang hadir harus melewati pintu itu. Tas dan barang bawaan lainnya pun tak luput dari pindaian sinar X. Ada dua orang petugas pengamanan dalam yang berjaga di pintu itu. (Baca: Pengumuman Pilpres, Polisi Jamin Jakarta Aman)

Hal serupa juga terjadi saat Tempo memasuki Gedung Blok G di kompleks Balai Kota. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkantor di gedung ini. Biasanya, pegawai negeri sipil dan tamu langsung menuju pintu kaca tanpa melewati pintu detektor lantaran pintu tersebut tak pernah berfungsi.

Seorang petugas pengamanan dalam yang enggan menyebutkan namanya mengatakan perintah mengaktifkan pintu detektor berasal dari atasannya. Salah satu alasannya, peningkatan keamanan menjelang pengumuman Komisi Pemilihan Umum mengenai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih yang jatuh pada esok hari, Selasa, 22 Juli 2014. "Detektornya diaktifkan untuk mengantisipasi pengumuman," kata dia kepada Tempo, Senin, 21 Juli 2014. (Baca: Pengumuman Pilpres, Lalu Lintas Dialihkan)

Selanjutnya tak ada perbedaan keadaan dan aktivitas mencolok di dalam gedung yang juga merupakan kantor Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo. Dari pintu kaca, tak terlihat seorang di kantor itu. Tak ada aktivitas bersih-bersih untuk menyambut kembalinya Jokowi saat masa cutinya habis esok hari. "Belum ada informasi agar kami beres-beres," kata petugas itu. (Baca: Jokowi Balik Jadi Gubernur DKI pada 23 Juli )

Jokowi resmi berstatus nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1 Juni 2014 lalu karena mengajukan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara otomatis, posisinya digantikan sementara oleh Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi)

LINDA HAIRANI



Berita Lainnya:
Polri Imbau Warga Tak Datangi KPU
Ini Isi Pertemuan Fadel dengan Ketua Bawaslu
Israel Bantah Hamas Tangkap Serdadunya
Comal Ambles, Bus Arah Surakarta Molor 10 Jam

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya