Bekasi Antisipasi Lonjakan Jumlah Penduduk Setelah Lebaran

Reporter

Sabtu, 2 Agustus 2014 04:25 WIB

Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO , Bekasi -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal menggelar operasi yustisi setelah Lebaran 2014 pada September 2014. Operasi ini untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi, sehingga memicu pengangguran di wilayah setempat.

"Kabupaten Bekasi salah satu tujuan masyarakat urban, karena terdapat ribuan industri," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyidin, Jumat, 1 Agustus 2014. Operasi ini melibatkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ia menyebutkan empat wilayah yang menjadi skala prioritas operasi, yakni Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. Sebab, empat kecamatan itu kerap menjadi sasaran tempat tinggal bagi para pendatang baru. (Baca juga:DKI Tak Bisa Cegah Urbanisasi ke Jakarta)

Pemerintah bakal mendatangi satu per satu rumah kontrakan. Jika ada warga yang terbukti menetap tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi, ia akan diberi pembinaan dan dipulangkan lagi ke daerah asalnya.

Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Hanief Zulkifli menyatakan pertumbuhan penduduk di wilayahnya cukup tinggi. "Sebanyak 70 persen karena migrasi, 30 persen kelahiran," kata Hanief.

Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk pada 2011 mencapai 2,9 juta jiwa, sedangkan pada 2012 mencapai 3,1 juta jiwa. Adapun pada 2013 jumlah penduduknya mencapai 3,3 juta jiwa. Sejauh ini, orang melakukan migrasi karena beranggapan banyak lowongan pekerjaan di daerah industri terbesar se-Asia Tenggara itu.

"Jadi, mereka beramai-ramai dari berbagai daerah datang untuk mengadu nasib," kata Hanief. Karena itu, pemerintah meminta agar yang mempunyai keterampilan saja yang bisa datang ke Kabupaten Bekasi. Sehingga tak memicu tingkat pengangguran di wilayah setempat. (Baca juga: Strategi Jokowi Menekan Pendatang ke Jakarta)

ADI WARSONO


Berita Lainnya:
Kenapa ISIS Berpotensi Membahayakan Indonesia
Syafi'i Maarif: Dukung ISIS Itu Sinting
SBY Mengaku Tersakiti oleh Tudingan WikiLeaks
Dua Sebab ISIS Berpotensi Berkembang di Indonesia

Berita terkait

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

42 hari lalu

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.

Baca Selengkapnya

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.

Baca Selengkapnya

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

30 April 2023

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.

Baca Selengkapnya

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

30 April 2023

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

Disdukcapil DKI menyatakan pendataan terhadap pendatang baru merupakan bagian dari program nasional.

Baca Selengkapnya

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

23 April 2023

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

Untuk membuat akta kelahiran, Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratan. Berikut cara membuat akta kelahiran yang mudah

Baca Selengkapnya