Lasro Mundur, Pengamat: Ini Ada yang Tidak Beres  

Reporter

Jumat, 8 Agustus 2014 03:11 WIB

Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan DKI. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pendidikan, Jimmy Paat, menganggap ada sesuatu yang tidak beres terkait dengan keinginan Lasro Marbun mundur sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Kalau Lasro mundur, kemungkinan ada yang tidak beres terjadi," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca: Alasan Lasro Mundur dari Kepala Dinas Pendidikan)

Dia menuturkan Lasro pada dasarnya ingin ada suatu bentuk perubahan bagi sistem pendidikan di Jakarta. Namun masalahnya, kata Jimmy, bawahannya tidak bisa diajak untuk bekerja sama, sehingga Lasro terkesan bekerja sendiri. (Baca: Curhat Lasro Marbun Soal Dinas Pendidikan DKI)

Apalagi saat ini Lasro sudah menjalin kerja sama dengan ICW untuk menindak sekolah-sekolah yang terindikasi korupsi terkait dengan anggaran pendidikan. Jadi, dia menduga tindakan tersebut membuat bawahannya ketar-ketir. "Sepertinya gejala itu yang terjadi," katanya. (Baca: Pangkas Korupsi, ICW Minta Lasro Marbun Tak Mundur)

Jimmy menilai Lasro terhitung berhasil mencegah pembuatan anggaran yang tidak benar di dinasnya, seperti markup anggaran. Apalagi, sepengetahuan Jimmy, Lasro juga berhasil dalam membenahi berbagai aspek pendidikan, seperti manajeman sekolah, peningkatan kualitas guru, dan mengawal kompetensi pelelangan jabatan kepala sekolah.

Jimmy mencontohkan, tindakan Lasro untuk memecat Kepala Sekolah SMA 3 merupakan keputusan yang tepat. Sebab, kejadian tersebut merupakan suatu kelalaian kepala sekolah hingga menyebabkan salah seorang siswanya meninggal.

Adapun Lasro menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada Ahok. Dia meminta kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama agar dipindahkan posisi kerjanya. (Baca: Ahok Sebut Kepala Dinas Pendidikan Stres Berat)

TRI SUSANTO SETIAWAN


Berita Lainnya:
Siapa Pantas Dampingi Ahok versi JJ Rizal
Ahok Curiga, Belum Ada Pejabat DKI yang Dipecat
Ahok Gubernur, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan
Beda ISIS dengan Komunisme Versi Pembaiat
iPhone 6 Bakal Diluncurkan 9 September

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

20 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

8 Juni 2022

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar

Baca Selengkapnya

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

8 Juni 2022

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.

Baca Selengkapnya

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

6 Juni 2022

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.

Baca Selengkapnya