Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Seksi dan Data Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan Ibu Kota akan dilengkapi dengan 3.000 unit kamera pengintai atau closed-circuit television (CCTV) hingga akhir 2015. Pemasangan CCTV bertujuan meningatkan pelayanan publik dan keamanan kota.
"Penempatannya disebar ke lima wilayah kota," ujar Alberto di Balai Kota, Senin, 18 Agustus 2014. Pengadaannya menggunakan skema gabungan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengadaan melalui proses lelang.
Alberto menuturkan saat ini Pemerintah Provinsi DKI baru memiliki 118 unit CCTV. Nantinya, warga dapat mengakses tayangan hasil pantauan CCTV itu di situs Jakarta.go.id secara real time. Situs ini, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mengamati titik kemacetan, fasilitas umum yang rusak, dan titik yang rawan kriminalitas.
Dinas, ujar Alberto, bertugas mengatur integrasi pemanfaatannya ke setiap sektor yang berhubungan. Misalnya, pantauan CCTV di daerah yang kerap tergenang banjir dihubungkan langsung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI. Sedangkan ruas jalan yang sibuk dihubungkan dengan Dinas Perhubungan. Penggunaan CCTV, tutur Alberto, akan mengurangi jumlah petugas pengawasan di lapangan. "Kami tak lagi membutuhkan banyak petugas."
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengklaim hingga kini sudah ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang bersedia menyediakan CCTV. Pria yang disapa Ahok itu mengatakan perusahaan tersebut juga dapat memanfaatkan tiang CCTV untuk memasang mikrosel guna menyokong jaringan generasi keempat (4G) ke atas.
Saat ini, ujar Ahok, Pemprov DKI masih mendata lokasi-lokasi penempatan CCTV. "Setelah banyak CCTV, kami akan tahu daerah mana saja yang banyak sampahnya," ujar Ahok.
