Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/STR/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam akan menghentikan operasi jasa angkutan Uber jika mereka tak segera mengurus izin. Soalnya, saat ini perusahaan itu tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Baca: Ahok 'Sentil' Pengusaha Situs Uber.com)
"Kalau mau taat peraturan harusnya mereka disetop," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. Tak adanya izin usaha dan NPWP membuat mereka tak bisa dikenai pajak oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, keberadaan Uber akan mengancam usaha taksi sejenis karena Uber bisa menawarkan harga yang lebih murah. (Baca: Uber Siap Ikuti Aturan Pemda DKI)
Pada dasarnya, Ahok mengaku tak keberatan dengan konsep usaha yang diberikan Uber. Mereka menawarkan jasa sewa kendaraan berjenis Toyota Innova, Hyundai Sonata, dan Mercedes Benz S Class. Hanya saja, ada aturan main yang harus dijalankan supaya tak merugikan pengusaha lain dan konsumen. (Baca: Uber App, Jasa Penyewaan Mobil Online)
Jika bandel, pemerintah bisa saja menangkap mobil-mobil yang beroperasi di bawah Uber. "Gampang, bisa dijebak. Tinggal install aplikasi terus pesan, nanti tangkap saja mobil yang datang," kata Ahok.
Masalahnya, tanpa SIUP, akan sulit meminta pertanggungjawaban jika terjadi masalah yang merugikan konsumen. "Nanti orang mau komplain pelayanan ini ke siapa?" kata Ahok.
Ahok mengaku mendukung langkah Dinas Perhubungan yang mengirim surat untuk menutup aplikasi itu sebelum izin usaha mereka terbit. Terlebih, tiadanya pajak bisa membuat persaingan usaha yang tak sehat dengan perusahaan angkutan lain.
Manajer Umum Uber untuk kawasan Asia Tenggara Mike Brown menyatakan bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia dan semua pelaku bisnis transportasi mengenai layanan jasa transportasi ini. "Kami bersedia menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia, para pengemudi dan publik," kata dia kepada situs digital Tech in Asia, Senin, 18 Agustus 2014.
