TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan taksi berbasis start-up, Uber, terus berupaya mengembangkan jaringan usahanya. Langkah mereka makin serius setelah merekrut David Plouffe, mantan manajer kampanye Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Seperti dikutip dari laman wired.com, manajer kampenye Obama dalam pemilihan tahun 2008 dan 2012 itu diangkat menjadi Wakil Presiden Uber Bidang Strategi dan Kebijakan.
"Plouffe memenuhi semua kriteria untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan," kata CEO Uber Travis Kalanick. Sebagai manajer kampanye, Plouffe dianggap sukses menjadi koordinator staf kampanye Obama yang terdiri atas ahli berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, hingga logistik. Hasilnya, Obama mencatatkan sejarah sebagai presiden berkulit hitam pertama AS. (Baca: Manajer Kampanye Obama Jadi Bos di Uber)
Catatan kerja Plouffe sukses merambah dunia digital saat berkampanye membuat Uber tak merasa ragu. Sebagai manajer kampanye, Plouffe sukses mengembangkan aplikasi nyata yang bertujuan menganalisis seluruh proses kampanye secara modern. Plouffe juga yang berhasil mengembangkan sistem kampanye sehingga tim kerjanya bisa menyebar e-mail kepada publik. (Baca juga: Kenapa Uber Rekrut Manajer Kampanye Obama)
Kalasnick pun terang-terangan berharap Plouffe bisa memanfaatkan pengaruh dan kemampuannya secara politis agar Uber bisa lebih diterima. Jika hal itu terjadi, dia yakin pelanggan Uber bakal lebih dimanjakan oleh layanan mereka. “Uber sudah berupaya menghadapi semua hambatan, tapi sepertinya belum berjalan. Sekarang semua berubah (dengan kehadiran Plouffe),” kata Kalasnick.
Munculnya layanan taksi Uber menimbulkan kontraversi. Tak hanya di Indonesia, Pemerintah Kota Berlin sempat melarang Uber beroperasi selama empat hari dengan alasan belum memiliki izin usaha. Para sopir taksi di Paris, Prancis; dan Madrid, Spanyol, juga menentang keberadaan Uber lantaran merasa tersaingi. Soalnya, layanan Uber harganya lebih murah. (Baca: Layanan Uber Juga Sempat Ditolak di Jerman)
Di Indonesia, kehadiran Uber menjadi persoalan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan utama taksi itu adalah tidak adanya izin operasional dari pemerintah sehingga dianggap liar. Pengelola taksi Uber pun diminta segera mengurus perizinan yang diperlukan untuk bisa terus memberikan layanan kepada penumpang. Uber membantah tudingan beroperasi tanpa izin di Indonesia. Regional General Manager Uber Mike Brown mengatakan mereka bekerja sama dengan perusahaan transportasi yang memiliki izin dan diakui di Indonesia. (Baca: Dituding Tak Punya Izin, Uber Angkat Bicara dan Pengamat : Uber Ada Karena Transportasi Umum Buruk)
