TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah berencana menambah lahan parkir dengan menumpang lahan di gedung perkantoran. Alasannya, saat ini lahan parkir on street tak bisa lagi menampung kendaraan bermotor. "Nanti kami menambah lahannya di gedung saja," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa, 9 September 2014.
Ahok menjelaskan pemerintah DKI sedang membahas peraturan gubernur yang menjadi turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang. Mekanismenya, pemilik gedung wajib menyediakan tambahan 20 persen dari total kebutuhan lahan parkirnya jika ingin menambah koefisien lantai bangunan. Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
Sisanya, kata Ahok, penertiban lokasi parkir liar juga dilakukan melalui mesin parkir meter. Sistem parkir ini diatur berdasarkan zonasi. Penggunaan mesin ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kebocoran serta memetakan kepadatan kendaraan di sejumlah kawasan.
Ahok mengatakan tarif yang diterapkan pada sistem ini bersifat progresif. Tarif akan berubah semakin mahal pada jam-jam ramai. Tarif, kata dia, juga dipastikan lebih mahal dibandingkan tarif parkir di dalam gedung. "Kami ingin buat Anda sulit untuk membawa kendaraan," ujar Ahok.
Seperti diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai menggelar operasi penertiban sejumlah parkir liar di Jakarta. Mereka yang terjaring operasi dikenakan denda Rp 500 ribu. Jumlah denda akan bertambah setiap harinya jika pemilik kendaraan tidak segera mengurus kendaraannya yang disita. (Lihat: Parkir Sembarangan, Bayar Denda Rp 500 Ribu)
Penertiban itu mendapat kritikan dari sejumlah kalangan karena pemerintah belum menyiapkan lahan parkir yang memadai. Mereka menuntut pemerintah menyiapkan lahan parkir dulu baru memberlakukan denda maksimal tersebut. (Lihat: Tekan Parkir Liar, Pengamat: Siapkan Parkir Resmi)
LINDA HAIRANI
Berita Terpopuler:
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD
Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat
Istana Siapkan Mobil Dinas Kabinet Jokowi-JK
Berita terkait
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
14 jam lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
3 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
5 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRamai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang
10 hari lalu
Wakil Wali Kota Tangsel dan sejumlah pejabat mendatangi Pamulang Square untuk mengusut pungli parkir liar, tapi tak mampu menemui petugas sekuriti
Baca SelengkapnyaWisatawan Tumplek Bleg di Yogyakarta H+2 Lebaran, Arus Lalin Tugu Hingga Malioboro Padat Merayap
16 hari lalu
Wisatawan dari berbagai daerah tampak mulai menjejali kawasan pusat Kota Yogyakarta pada H+2 Lebaran atau Jumat 12 April 2024.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
18 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaLibur Lebaran, Car Free Night Malioboro Ditiadakan H-5 hingga H+5
28 hari lalu
Car free night yang biasanya dilakukan setiap hardi kawasan Malioboro akan ditiadakan sementara menyambut libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
34 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
34 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
49 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca Selengkapnya