Sebuah taman dijadikan lahan untuk parkir liar di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat, (29/10). Berubah fungsi taman menjadi parkir liar ini dikarenakan oleh sejumlah oknum karena lokasinya berdekatan dengan pasar dan sekolah. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyarankan agar warga memanfaatkan lahan pribadi untuk membuat kantung parkir ketimbang memanfaatkan badan jalan. "Lahan mati bisa dikaryakan masyarakat sehingga warga tidak lagi parkir di badan jalan dan kemacetan berkurang," ujar Syafrin saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.
Dinas Perhubungan, kata dia, mengizinkan warga membuat lokasi parkir off street. "Tinggal pemerintah memberikan insentif, misalnya dengan pembinaan pengaturan parkir. Itu diperbolehkan asal tidak mengganggu jalan," kata dia. (Baca: Razia, Truk Sembunyi di Terminal Tanah Merdeka)
Mengenai razia parkir liar yang dilakukan sejak Senin, 8 September 2014 lalu, Syafrin menilai warga kini mulai patuh dan enggan parkir di bahu jalan. "Kami sisir ke lapangan, ternyata lokasi padat parkir di jalan sekarang sudah cukup kondusif," kata dia. (Baca: DKI Siapkan Lahan Parkir di Gedung Perkantoran)
Menurut Syafrin, operasi parkir liar dengan sistem derek dan penarikan retribusi berjumlah tinggi sangat efektif dan membuat masyarakat jera. Sistem ini lebih efektif dibandingkan dengan razia cabut pentil ban seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
Selama dua hari ini, operasi parkir liar diterapkan di lima kawasan, yaitu Tanah Abang, Marunda, Kalibata, Jatinegara, dan Stasiun Jakarta Kota atau Beos. Pemilik kendaraan yang parkir di bahu jalan harus membayar denda Rp 500 ribu ke Bank DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Denda berlaku akumulatif. Jika tak ditebus dua hari, maka dendanya menjadi Rp 1 juta dan seterusnya. (Baca juga: Pemerintah Akui Razia Parkir Liar Dilematis)
Selama dua hari razia, petugas sudah menjaring 526 mobil dan sepuluh sepeda motor. Namun, tidak semua mobil tersebut diderek karena keterbatasan unit mobil derek yang dioperasikan. Hanya 26 kendaraan yang diderek, sedangkan 510 unit dicabut pentilnya. "Ada 25 mobil yang sudah bebas karena pemilik langsung membayarnya. Tinggal satu yang belum diambil," kata Syafrin.
