TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat bakal menempatkan pegawai perempuan di seluruh kelurahan untuk menjabat sebagai lurah. Tapi, untuk merealisasikannya dibutuhkan waktu minimal tiga tahun. "Sekarang mulai kaderisasi menjadi lurah," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Roro Yoewati, Rabu, 10 September 2014.
Kaderisasi, kata dia, lantaran tes yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beberapa waktu lalu tak sesuai harapan. Sebab, dari 90 pegawai negeri sipil golongan golongan III C, hanya satu yang lolos, dan siap menjadi lurah. "Sisanya tidak memberikan jawaban yang memuaskan," ujar Roro.
Karena itu, mulai sekarang BKD melakukan pemantauan terhadap pegawai yang memiliki pangkat golongan III B yang masih menjadi staf biasa. Pemantauan dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2012 tentang kinerja pegawai. "Ada laporannya, di situ dijadikan tolak ukur," ujar Roro.
Menurut Roro, kaderisasi pegawai hingga bisa menjadi lurah minimal membutuhkan waktu 3-4 tahun. Sebab, pegawai tersebut butuh promosi sesuai dengan pangkat dan jabatannya. "Dari pegawai golongan III B, dipromosikan ke pejabat eselon IV B atau menjadi Kepala Seksi," kata dia.
Selanjutnya, ujar Roro, setelah menjadi kepala seksi, dipromosikan menjadi sekretaris kelurahan. Kemudian, lanjut dia, sekretaris tersebut dapat dipromosikan menjadi lurah, serta naik pangkat menjadi pegawai golongan III C atau eselon IV A. "Paling lambat 2018, posisi lurah bisa dijabat perempuan," kata Roro.
Menurut Roro, pertimbangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, menempatkan perempuan menjabat sebagai lurah, karena mempunyai naluri ke-ibu-an, sehingga diyakini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, bahkan bisa mengayomi. Selain itu, diyakini mampu menghadapi persoalan yang memicu konflik sosial, pengambilan kebijakan, dan siap bertanggung jawab dengan kebijakan yang dikeluarkan. "Pendekatan terhadap masyarakat sangat bagus," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mengatakan sebanyak 56 lurah di wilayahnya dijabat mayoritas laki-laki. Sayangnya, para lurah itu dianggap kurang disiplin. Bahkan, kerap tak ada di kantor ketika banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, dia berharap lurah perempuan bisa lebih baik dalam melayani masyarakat. "Ini terobosan baru," ujar Rahmat.
ADI WARSONO
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung
