Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah mendapat laporan soal pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan. Dia mengancam akan menurunkan jabatan oknum-oknum pegawai yang meminta bayaran kepada masyarakat yang mengurus izin usaha kecil dan menengah (UKM) untuk perdagangan, hotel, dan restoran itu. (Baca : Ditutup Ahok, Balai Uji Kir Kedaung Aktif 2015)
"Saya sudah tahu namanya semua, kok. Ya sudah, dicopot saja biar jadi staf," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 17 September 2014. Hukuman itu dijatuhkan agar ada efek jera dan tingkah mereka tidak ditiru oleh pegawai lain. (Baca : ICW Buka Posko Pendaftaran Pungli Siswa Baru)
Investigasi oleh Ombudsman itu dilakukan di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta Suku Dinas Perdagangan. Penyelidikan juga dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sejumlah kelurahan dan kecamatan.
Ahok optimistis masalah pungli dan maladministrasi bisa diselesaikan lewat pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan yang khusus menangani pengurusan izin dan berbagai dokumen itu rencananya efektif bekerjaf pada Januari 2015. Petugas badan tersebut akan mendapat tunjangan besar. "Tapi dia harus bisa bertanggung jawab untuk semua urusan yang dia pegang," ujar Ahok.
Nantinya lurah dan camat hanya akan bertanggung jawab mengelola wilayah, seperti perbaikan jalan, menjaga keamanan, kebersihan, dan penghijauan lingkungan. Mereka diminta menata jalan-jalan kampung agar tiap daerah memiliki ruang terbuka. "Kami harap program ini bisa selesai pada 2015," katanya.
Menanggapi adanya pungli dalam pengurusan izin di bidang pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku merasa malu. Namun dia belum mendapat laporan siapa saja anak buahnya yang terlibat kasus pungli itu, begitu juga soal jabatan mereka. Senada dengan Arie, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Joko Kundaryo mengatakan belum menerima nama-nama oknum yang menarik pungutan liar.
