TEMPO.CO, Depok - Separuh dari 50 anggota DPRD Kota Depok menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan mereka di Bank Jabar Banten (BJB) cabang Depok di Jalan Margonda, Depok. Mereka mulai menggadaikan SK pengangkatan tersebut sejak surat itu keluar pada 6 September 2014.
"Mungkin ada 50 persen yang menggadaikan SK nya ke bank. Alasan menggadaikannya macam-macam, kalau saya untuk bisnis," kata salah satu anggota DPRD Depok, Siti Nurjanah seusai sidang paripurna, Rabu, 17 September 2014. Siti mengaku membutuhkan dana segar untuk membiayai usahanya.
Siti menggadaikan SK miliknya seharga Rp 300 juta selama tiga tahun. "SK keluar tanggal 6 September dan sudah digadai di BJB," kata dia. Menurut politikus Partai Demokrat itu, setiap bulan dia harus mencicil Rp 10,5 juta ke BJP. Dana itu akan dipotong langsung dari gaji pokoknya sebesar Rp 15 juta.
Siti menjamin, penggadaian SK itu tidak akan mempengaruhi kenerjanya di parlemen. Soalnya, penggadaian itu adalah tanggungjawab pribadi yang tidak bisa dikaitkan dengan amanat rakyat kepadanya. "Saya tetap akan bekerja secara maksimal," kata Siti.
Anggota DPRD lainnya, Eddi Sitorus mengaku sampai saat ini belum menggadaikan SK miliknya. Alasannnya, dia belum memerlukan banyak uang hingga harus meminjam uang ke bank. "Saya nggak (gadai SK), karena belum butuh uang," katanya. Namun tidak tutup kemungkinan penggadaian akan dilakukan saat dia kepepet. "Nggak tahu kalau nanti."
Menurut dia, tidak ada aturan yang melarang anggota dewan menggadaikan SK-nya di bank. "Yang penting kerjanya maksimal," katanya. Dia meyakini, potongan gaji oleh bank nantinya tidak mengganggu kinerja mereka."Potongannya juga nggak banyak, sekitar 30 persen. Jadi mereka masih ada gaji."
Ketua DPRD yang baru dikukuhkan, Hendrik Tanke Allo membenarkan adanya gadai-menggadai SK itu. "Sah-sah sajalah," katanya. Tapi, dia menduga jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah DPRD. "Nggak sebanyak itulah, hanya 10 sampai 15 persen."
