Pasangan Calon Gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didampingi tim suksenya saat melakukan konferensi pers atas perhitungan cepat (Quick Count) di posko kemenangan Pasangan Foke-Nara di jalan Diponegoro, Jakarta. Kamis (20/9). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Polcom Institute, Heri Budianto, menilai pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengumumkan Nachrowi Ramli sebagai calon wakil gubernur berikutnya di acara Lebaran Betawi, Ahad, 14 September 2014, merupakan jalan tengah bagi kepentingan publik di Ibu Kota. (Baca: Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub ketimbang Taufik)
"Di dalam politik, orang mudah lupa. Tidak ada teman dan lawan abadi," kata Heri saat dihubungi, Rabu, 17 September 2014. Nachrowi merupakan calon wakil gubernur pasangan Fauzi Bowo atau Foke dalam pilkada Jakarta 2012. Saat debat calon wakil gubernur, Nachrowi pernah mengucapkan, "Haiya, Ahok," yang kemudian memantik pertentangan di masyarakat. (Baca juga: Disebut Ahok Calon Wakil Gubernur, Nachrowi Girang)
Heri menuturkan pemilihan Nachrowi menunjukkan Ahok memiliki pertimbangan tertentu untuk meredam situasi politik di Jakarta. Nachrowi dianggap mampu membentengi serangan politik yang mungkin diterima Ahok pada sisa masa pemerintahannya. Selain itu, sifat Nachrowi yang lebih tenang daripada Ahok dapat meredam gejolak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Heri, penyebutan Nachrowi sebagai calon wakil Ahok cukup diterima dua kubu partai pengusung pasangan Jokowi-Ahok: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Kedua partai, terutama Partai Gerindra tak bereaksi atas pemilihan tersebut. "Reaksi Gerindra adem, kan? Itu sinyal," ujar Heri.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, juga berpendapat serupa. Ia menuturkan Ahok sudah melupakan perkataan tersebut. Latar belakang militer Nachrowi dianggap mampu mengakomodasi konflik kepentingan politik di DKI. "Yang abadi di politik itu hanya kepentingan," kata Suko.
Meski begitu, Suko mengatakan jalan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu masih akan menemui hambatan dari PDIP. Menurut dia, masih ada sisa masalah pemilihan presiden pada 9 Juli lalu. PDIP masih menakar perhitungan politik di DPRD Jakarta dan membutuhkan waktu yang cukup lama. "PDIP masih galau," ujar Suko.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
2 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
