TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan sekitar 4.300 personel diturunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. "Itu gabungan dari polda dan polres," kata Rikwanto, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Pelantikan Anggota DPR, Awas Pengalihan Lalu Lintas)
Kepolisian, kata Rikwanto, akan melakukan pengamanan dengan pola empat ring. Pada ring pertama, personel akan ditempatkan di dalam ruangan pelantikan. Ring kedua, personel ditempatkan di sekitar gedung Dewan. (Baca: Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?)
Ring ketiga di komplek parlemen dan ring keempat ada di luar komplek parlemen. Kepolisian juga menyiapkan rencana kontingensi dengan kesiapan sebanyak 19 ribu personel gabungan kepolisian dan TNI. (Baca: Persiapan Ade Rezki Pimpin Pelantikan Anggota DPR)
Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan pihaknya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas. "Sifatnya situasional," kata dia. (Baca: Berbaju 'Gembel' Saat Gladi Bersih Pelantikan DPR)
Bagi kendaraan dari arah Cawang yang mengarah ke gedung DPR, di fly over akan dialihkan ke arah kiri menuju Graha Pemuda-Jalan Asia Afrika hingga Permata Hijau dan seterusnya. Sedangkan dari arah Jalan Asia Afrika menuju gedung DPR bagian belakang, akan dialihkan ke sebelah kanan dari traffic light Lapangan Tembak ke arah Graha Pemuda, fly over Taman Ria dan Jalan Gatot Subroto. Selain itu, polisi juga menyiapkan titik pengalihan arus lalu lintas di Semanggi, Simpang Kuningan, dan Cawang.
NINIS CHAIRUNNISA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
11 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya