Waduk Pluit sisi Timur yang masih dipenuhi pemukiman penduduk, (16/1). Pemerintah DKI jakarta akan melanjutkan normalisasi waduk seluas 80 hektar ini. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono mengatakan pengurukan sisi timur Waduk Pluit dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa tak melibatkan pemerintahan kota. Hal itu ditandai dengan pencanangan proyek yang telah dimulai hari ini tanpa merelokasi warga terlebih dulu. "Saya belum pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat mengenai proyek," kata Heru di Balai Kota, Kamis, 9 Oktober 2014.
Heru menuturkan warga seharusnya mengetahui adanya proyek tersebut sebelum pencanangan dilakukan. Instansinya juga baru mendapat informasi adanya prosesi tersebut pada Rabu, 8 Oktober 2014. Minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan instansinya, ujar dia, menyiratkan bahwa merelokasi warga merupakan tugasnya sepenuhnya. (Baca: Korsel Tawarkan DKI Buat MasterplanTanggul Raksasa)
Menurut Heru, pemerintah pusat dan daerah seharusnya berdiskusi bersama mengenai nasib warga. Ia berharap pemerintah pusat membantu pembangunan kampung nelayan di provinsi lain untuk merelokasi warga. Sebab, kebanyakan warga yang tempat tinggalnya terdampak proyek tersebut berprofesi sebagai nelayan.
Relokasi warga ke rumah susun yang jauh dari laut, kata Heru, berarti mengubah gaya hidup mereka sepenuhnya. Satu lokasi yang bisa dijadikan lokasi relokasi yakni Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Lokasi itu dipilih karena mayoritas warga di sekitar Waduk Pluit berasal dari luar Jakarta. Selain itu, warga juga tak perlu mengganti mata pencariannya. "Solusinya harus dicari bersama. Jangan seolah langsung lempar ke wilayah," ujar Heru. (Baca: Perusahaan Tommy Winata Incar TanggulRaksasa) LINDA HAIRANI
