Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyapa para demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/10). ANTARA/M. Luthfi Rahman
TEMPO.CO, Jakarta - Jika Presiden Joko Widodo melantik menteri Kabinet Kerja hari ini, Senin, 27 Oktober 2014, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok malah menyatakan bakal mempercepat perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ahok mempercepat perombakan tersebut dari yang semula direncanakan akhir 2014 menjadi pekan ini. "Minggu ini ada pelantikan, enggak usah menunggu akhir tahun," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 27 Oktober 2014.
Ahok menolak menyebut nama-nama kepala satuan kerja perangkat daerah yang akan dicopot. Saat dikonfirmasi, Ahok menyebut beberapa anak buahnya mendapat rapor kuning menuju merah dari hasil evaluasi selama dua tahun.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudy Siahaan tersangkut masalah pada Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Manggas selaku pengguna anggaran, kata dia, menolak menandatangani dokumen penagihan penyelesaian proyek yang serapan fisiknya sudah mencapai 52 persen. Manggas justru mendelegasikan anak buahnya yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran untuk memproses penagihan tersebut.
Ahok juga tak membenarkan atau membantah saat dikonfirmasi apakah Manggas masuk ke dalam nama pejabat yang bakal dicopot. Namun, Ahok menjelaskan beberapa kepala SKPD hanya menerima komisi pengerjaan proyek, tetapi memerintahkan wakilnya untuk menandatangani dokumen. "Kami mau cari orang yang sama-sama bekerja," kata Ahok.
Saat dikonfirmasi, Manggas mengatakan penolakan penandatanganan berasal dari perbedaan persepsi tentang Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut dia, masalah ini akan segera dibahas dalam rapat yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Biro Hukum. "Tunggu hasil rapat, pasti selesai dan ada solusinya," ujar Manggas.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
2 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
