Para buruh meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2014. Para buruh yang datang pada pukul 11.00 WIB memblokir tiga lajur jalan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta.
Para buruh membentangkan spanduk berisi tuntutan di sekitar Balai Kota sambil berbaris. Akibatnya, arus kendaraan dari Tugu Tani dan Kedutaan Besar Amerika menuju Budi Kemuliaan terhambat.
Sejak Oktober lalu, buruh dari berbagai serikat pekerja rutin berdemonstrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta menaikkan UMP sebesar 22 persen dari Rp 2,4 juta menjadi sekitar Rp 3 juta.
Para buruh khawatir rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengurangi daya beli mereka. Selain itu, para buruh ingin komponen dalam kebutuhan hidup layak ditambah. Meski didesak terus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemungkinan tidak akan menaikkan UMP. (Baca juga: Ribuan Buruh Bikin Macet Tol Jakarta-Merak)
Sebelumnya, Ahok mengatakan kenaikkan UMP harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak di Ibu Kota. "Kita enggak mungkin memenuhi keinginan mereka, bisa bangkrut pabrik-pabrik," ujarnya. Kemungkinan, tutur Ahok, kenaikan UMP DKI Jakarta tahun ini hanya 10-15 persen. "Upah buruh akan naik, tapi harus tetap wajar."
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
