Raden Nuh @Triomacan Berantem di Tahanan

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 12 November 2014 05:30 WIB

Tersangka pemerasan, Raden Nuh, pendiri akun @TrioMacan2000 mengaku memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti Badan Intelijen Negara, kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tahanan kasus pemerasan yaitu Raden Nuh dan Harry Koeshardjono disebut-sebut berkelahi di dalam tahanan Polda Metro Jaya.

Namun, Kepala Subdit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hilarius Duha mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. "Saya tidak tahu info itu," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 11 November 2014. (Baca: Raden Nuh Ajukan Penangguhan Tahanan)

Raden Nuh dan Harry Koeshardjono, serta Edi Sahputra adalah tersangka kasus pemerasan pejabat telekomunikasi. Mereka, diduga sebagai pengelola akun Twitter @TrioMacan2000 yang kemudian bersalin menjadi @TM2000Back. Raden juga pendiri media online Asatunews.com dan akun Twitter @TM2000Back.

Sejak awal Oktober 2014, Asatunews.com dan akun Twitter @TM2000Back rajin memuat informasi dugaan pelanggaran hukum PT Telkom. Tak lama setelah itu, Edi ditangkap polisi karena diduga memalak bos PT Telkom. Sedangkan Raden Nuh dan Hari Koes dilaporkan mengompas bos PT Tower Bersama Grup, Abdul Satar. Satar diminta menyetorkan uang sebesar Rp 50 juta dan Rp 300 juta secara bertahap.

Ketiganya kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan, ketiganya dijerat dengan pasal pemerasan. Sedangkan Raden dikenakan juga pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. (Baca: @Triomacan200 Pernah Berkelahi dengan Staf Menteri)

NINIS CHAIRUNNISA

Terpopuler:
Ahok: FPI Tak Cerminkan Islam Rahmatan lil alamin
Disuruh Geser Ahok, Fahrurrozi: Itu Darurat
Bogor Hujan Deras, Jakarta Siaga IV Banjir
Transjakarta Tak Larang Praktek Percaloan Tiket




Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

7 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

13 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

1 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya