Tak Semua Warga Ria Rio Bisa Masuk Rusunawa  

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 16 November 2014 15:45 WIB

Warga menentang petugas yang akan menggusur rumah mereka warga di kawasan waduk Ria Rio, Pendongkelan, Jakarta, Sabtu, 15 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Warga yang tinggal di bantaran Waduk Ria Rio tidak semuanya mendapatkan kesempatan masuk ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Kaum di Pulogadung. Pasalnya, jatah Rusunawa hanya diberikan kepada warga Jakarta atau warga luar Jakarta yang memiliki kurat keterangan pindah penduduk.

"Banyak warga Ria Rio yang berasal dari luar daerah, seperti dari Indramayu, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi kami prioritaskan yang memiliki kartu tanda penduduk DKI," kata Camat Pulogadung Teguh Hendrawan kepada Tempo, Ahad, 16 November 2014.

Petugas yang membantu relokasi mengecek KTP warga sebelum mereka naik truk. "Kemarin, ada warga Cibitung yang ingin ikut direlokasi. Kami tolak. Kami minta mereka untuk menyewa di tempat lain saja," ujarnya. (Baca: 59 Keluarga Tolak Pindah dari Ria Rio)

Upaya ini, tutur Teguh, untuk mencegah orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan relokasi. Ia mencontohkan relokasi pertama warga Waduk Ria Rio pada 2013. Saat itu tercatat ada 150 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam data warga yang direlokasi. Namun, ketika relokasi dilaksanakan, jumlah KK yang pindah membeludak hingga 600 KK.

Peristiwa ini terjadi karena banyaknya warga dari luar Waduk Ria Rio yang masuk ke dalam tenda pengungsian. "Kesalahan kami pada waktu itu adalah kami memindahkan semua warga yang tinggal di dalam tenda, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu," ujarnya.

Kemarin, pemerintah menertibkan 106 KK dari RT 06 dan 07 RW 15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Pemerintah telah menyiapkan 200 unit tempat tinggal di Rusunawa Jatinegara Kaum untuk mereka. Namun, hingga kemarin malam, hanya 47 warga yang telah direlokasi ke Rusunawa. Teguh mengatakan pemerintah memberikan waktu seminggu untuk relokasi ini.

PAMELA SARNIA

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

26 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

35 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

37 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

39 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

39 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

39 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya