TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Sri Hartati mengatakan perusahaan maupun pemasok unggas ke wilayahnya rawan tidak memenuhi dokumen. Salah satunya, surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).
Menurut Sri, surat itu sangat penting agar ada jaminan keamanan pangan bagi masyarakat. "Terutama masalah kesehatan unggas," katanya di Jalan Praja II, Kebayoran Lama, Senin malam, 15 Desember 2014. Penyakit unggas itu antara lain kolera, tetelo, avian influenza, bahkan flu burung. (Baca: Hindari Cuci Daging Ayam Sebelum Dimasak)
Selain surat kesehatan, para pemasok harus memenuhi dua surat lainnya. Yaitu, surat rekomendasi pengeluaran ternak yang dikeluarkan oleh dinas daerah asal dan surat izin pemasukan unggas dari dinas DKI Jakarta. (Baca: Pemerintah Abaikan Sertifikasi Daging Unggas)
Untuk mengurus surat itu, kata Sri, sangat mudah dan cepat. Untuk dapat SKKH, pemilik unggas bisa meminta dari dinas terkait di daerahnya. "Surat izin pemasukan unggas dari DKI Jakarta juga mudah dan cepat. Satu pekan kurang sudah selesai," ujarnya.
Unggas seperti ayam dan bebek yang masuk ke Jaksel berasal dari berbagai daerah. Seperti Sukabumi, Bogor, dan Tangerang. "Satu hari kebutuhannya 40-50 ribu ekor," kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Peternakan dan Perikanan Jaksel, Nurhasan.
Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran pangan sehat khusus unggas, dinas ini melakukan razia transportasi pangan sehat. Dalam razia itu, ada dua mobil dan satu truk yang membawa unggas. Yaitu, mobil pikap berwarna hitam dengan nomor polisi B-9085-NV yang membawa 810 ayam negeri dari Leuwiliang dan pikap hitam bernomor polisi T-8776-P dengan muatan 900 bebek asal Cikampek. Serta truk Fuso B-9454-WDA yang membawa 500 ayam negeri dari Serang.
HUSSEIN ABRI YUSUF
Baca juga:
Jelang Perayaan Natal, Cemara Hias Laris Manis
Kolam Raksasa Pada Sumber Longsor Banjarnegara
Alasan Gede Pasek Tantang SBY di Kongres Demokrat
Cleanaction Ajak Warga Bandung Pilah Sampah
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
57 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca SelengkapnyaStasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya
8 Januari 2022
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.
Baca Selengkapnya