Sejumlah Pejabat Polda Metro Jaya Dimutasi  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 21 Desember 2014 14:22 WIB

Kabid Humas Polda Metro jaya, Kombes Pol Rikwanto. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI merotasi sejumlah pejabat polisi menjelang akhir tahun 2014. Salah satunya adalah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Komisaris Besar Restu M. Budiyanto. Restu dipindahtugaskan di Jawa Timur. "Betul saya dapat job baru sebagai Kepala Pusat Pendidikan Brimob Mabes Polri di Watukosek, Jawa Timur," kata Restu melalui pesan singkat, Ahad, 21 Desember 2014.

Restu menduduki jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Metro sejak Mei 2014. Posisi ini selanjutnya diisi oleh Komisaris Besar Risyapudin yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Kebijakan Dikmas Korlantas Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bukan hanya Restu yang dimutasi. Kepolisian juga memutasi Direktur Kriminal Khusus Komisaris Besar Aris Budiman menjadi Wakil Direktur Tindak Pindana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Rikwanto pun menjadi bagian dari rotasi itu. Dia bakal ditempatkan sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri yang saat ini diduduki Komisaris Besar Agus Riyanto.

Agus nantinya menggantikan posisi Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri. Sedangkan Boy diangkat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, Jawa Barat, menggantikan Brigadir Jenderal Muhammad Zulkarnain yang sudah memasuki masa pensiun.

NUR ALFIYAH

Berita lain:
Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu
Ahok Mencak-mencak di Balai Kota, Apa Sebabnya?
3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo


Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

16 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

22 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya