Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan melapor kepada Presiden Joko Widodo ihwal pemutusan aliran listrik di beberapa kantor pemerintahan. Alasannya, pemutusan tersebut melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara dan instansinya. "Ya, lapor Presiden saja agar masalahnya selesai," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Jokowi Bawa Ahok dan Ganjar ke NTT)
Ahok menjelaskan salah satu kantor pemerintahan yang aliran listriknya diputus yakni gedung Pemerintah Kota Jakarta Utara. Pemutusan dilakukan lantaran pejabat penanggung jawab belum membayar tagihan listrik. Penyebabnya, mata anggaran pembayaran listrik hilang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. (Baca: Jokowi: Percuma Energi Berlimpah tapi Listrik Biarpet)
Ahok menuturkan, sebelum sistem e-budgeting dilaksanakan sepenuhnya, anggaran siluman akan terus terjadi. Menurut dia, sepanjang 2014, banyak mata anggaran yang tiba-tiba ada dan hilang karena anggarannya masih disusun secara manual.
Ahok mengatakan kekisruhan masalah listrik ini dimulai dari surat yang dikirimkan Pemprov DKI. Pemprov DKI pernah mengajukan surat untuk meminta toleransi penundaan pembayaran.
Namun PLN tak bersedia memberi keringanan penundaan pembayaran hingga APBD 2015 disahkan. Sejak saat itu, Ahok mengatakan, pemerintah DKI juga berencana menarik retribusi bagi setiap tiang listrik di wilayah Ibu Kota. "Sekarang saya tanya, mau hitung-hitungan?" kata Ahok.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, kembali menggelar aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon dengan memadamkan lampu di sejumlah titik dan gedung di wilayah Jakarta.
