Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang seluruh Pegawai Negeri Sipil yang tak menerima kebijakannya menyusun ulang pejabat di Ibu Kota. Bagi PNS yang tak bisa menerima keputusan itu, kata Basuki, silakan untuk mengundurkan diri.
Basuki atau yang sapa disapa Ahok juga menjelaskan jika PNS yang tak senang dengan kebijakannya bisa silakan berkampanye untuk tidak memilihnya saat Pemilihan Kepala Daerah pada 2017. "Silakan kalian (PNS) kampanye hitam dengan menjual etnis untuk tak memilih saya pada Pilkada mendatang," ujarnya saat memberikan pengarahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota, Rabu, 31 Desember 2014. (Baca: Indigo Ingatkan Ahok Soal Tahun Baru dan Gempa Jakarta)
Sebelumnya, Ahok mengatakan tak khawatir jika perombakan sekitar 6.000 pegawai itu mengundang perlawanan. Basuki menegaskan akan tetap melantik PNS dengan posisi yang baru pada tanggal 2 Januari 2015 mendatang.
PNS yang tak bisa menerima kebijakan, kata Ahok, juga dipersilakan untuk berdemo. Bahkan dia mempersilakan PNS yang menentang kebijakannya untuk mundur. "Silakan berhenti, tak apa-apa, biar fair," tuturnya. (Baca: Ahok Promosikan 3 Tertib di Depan Petinggi Polisi)
PNS yang tak bisa bekerja, Ahok mengimbuhkan, lebih baik diturunkan jabatannya daripada dipertahankan. "Lebih baik saya salah pilih orang dari pada memberikan kesempatan pada orang yang salah," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok menuturkan jika dia hanya memiliki waktu untuk melakukan 5 kali rotasi pegawai hingga masa jabatannya habis pada Oktober 2017.
